Medan (KABARIN) - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan pemerintah provinsi menyiapkan lahan untuk membangun 1.000 hunian permanen bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi.
Bobby menyebut pembangunan rumah-rumah ini merupakan bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi dan dukungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI Maruarar Sirait.
“Kami berkomitmen menyiapkan lahan yang dibutuhkan agar pembangunan hunian tetap bisa segera dilaksanakan, dan dimanfaatkan secara permanen oleh masyarakat,” ucap Bobby di Medan, Rabu.
Ia juga mengapresiasi kolaborasi antara yayasan dan pemerintah pusat dalam menghadirkan hunian tetap untuk korban banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di Sumut.
“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita terdampak bencana,” tambahnya.
Menurut Bobby, pembangunan hunian permanen ini menunjukkan kepedulian terhadap korban yang kehilangan tempat tinggal. Data BPBD Sumut mencatat bencana hidrometeorologi telah melanda 17 kabupaten/kota sejak 25 November lalu, termasuk Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, Humbang Hasudutan, Padangsidempuan, Pakpak Bharat, Mandailing Natal, Medan, Binjai, Langkat, Deli Serdang, Nias, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, Asahan, dan Batu Bara.
Data sementara menunjukkan 355 orang meninggal, 83 hilang, 5.426 kepala keluarga masih mengungsi, dan 464.328 kepala keluarga terdampak. Bobby menegaskan, “Bantuan ini jadi harapan besar bagi masyarakat untuk kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan aman.”
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan sebanyak 2.603 hunian permanen akan segera dibangun dengan dana CSR tanpa menggunakan APBN.
“Sesuai arahan bapak Presiden RI, negara harus hadir dan bertindak cepat,” ujar Maruarar dalam rapat daring percepatan pembangunan hunian permanen di rumah dinas Gubernur Sumut, Selasa (16/12).
Rinciannya, 2.500 unit dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi dan 103 unit dari dana pribadi Menteri PKP untuk dialokasikan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Maruarar juga mengapresiasi dukungan Kementerian Hukum, BPKP, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta pemerintah provinsi terkait.
“Kolaborasi ini menjadi bukti kuatnya semangat gotong-royong untuk membantu rakyat bangkit kembali,” tuturnya.
