Fokus utama saat ini adalah meredakan ketegangan dan mendorong tercapainya islah atau rekonsiliasi di tubuh PBNU
Yogyakarta (KABARIN) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan sikap terbuka terhadap kemungkinan mengembalikan konsesi tambang apabila langkah tersebut dinilai bisa meredakan polemik di internal organisasi.
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Najib Azca menyampaikan bahwa opsi tersebut tidak ditutup sama sekali. Menurutnya, jajaran Tanfidziyah hingga Ketua Umum Gus Yahya siap mempertimbangkan langkah apa pun selama membawa kebaikan bagi organisasi.
"Kita terbuka, terutama saya terus terang ya, dari Tanfidziyah dari Ketua Umum Gus Yahya kita terbuka. Kalau itu menjadi solusi, kenapa tidak, kira-kira gitu," ujar Najib saat ditemui di Kampus Universitas Gadjah Mada Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta pada Jumat.
Najib menegaskan sejak awal PBNU tidak pernah mengajukan permohonan konsesi tambang. Ia menjelaskan konsesi tersebut diberikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo di akhir masa jabatannya dengan harapan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umat.
"NU tuh nggak pernah minta tambang. Cuma kan waktu itu diberi oleh Presiden Jokowi di akhir masa periodenya. Ya oke lah kalau memang diberi kita akan coba optimalkan demi sebesar-besar kepentingan hajat umat," katanya.
Namun dalam perjalanannya, muncul berbagai dinamika yang tidak sesuai harapan dan memicu perbedaan pandangan di internal PBNU. Kondisi ini membuat pengurus kini lebih fokus mencari jalan tengah agar suasana kembali kondusif.
Najib menilai pengembalian konsesi tambang bisa saja menjadi bagian dari kesepakatan bersama jika memang dianggap perlu demi tercapainya islah atau rekonsiliasi.
"Jadi solusinya lalu apa, nah itu salah satu mungkin sub dari kesepakatan kalau memang dianggap perlu," ucapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa sejak awal PBNU tidak bersikap menutup diri terhadap opsi tersebut.
"Artinya tidak dari awal menolak itu. Kalau itu bisa menjadi solusi kenapa tidak," ujar Najib.
Sebelumnya, sejumlah tokoh NU juga angkat bicara soal polemik ini. Mustasyar PBNU KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar konsesi tambang dikembalikan ke pemerintah karena dinilai lebih banyak membawa mudarat bagi jam’iyah.
Sikap serupa disampaikan Yenny Wahid putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid. Ia menilai isu tambang telah memicu perpecahan dan meminta NU menjauh dari pengelolaan sektor tersebut.
"Sekarang sudah jelas yang di depan mata ada mudarat yang besar yaitu mudarat perpecahan. Ini yang harus menjadi prioritas utama kita. Saya mendukung seruan KH Said (K.H. Said Aqil Siroj) yang mengatakan mungkin lebih baik tambang diberikan kembali kepada pemerintah," kata Yenny saat haul ke-16 Gus Dur di Pondok Pesantren Tebuireng Kabupaten Jombang Jawa Timur pada Kamis 18 Desember.
