“Para Santri ini keracunan setelah melaksanakan menggelar acara pengajian di malam Jumat kemarin sehingga Polres Sumedang menurunkan tim dari INAFIS untuk pengecekan laboratorium,”
Sumedang (KABARIN) - Suasana tenang di Pesantren Nuurush Sholaah, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendadak berubah setelah ratusan santri mengalami gejala keracunan usai mengikuti pengajian malam Jumat. Total sebanyak 116 santri dilaporkan mengalami keracunan, dengan puluhan di antaranya harus mendapatkan perawatan medis lanjutan.
Menindaklanjuti kejadian tersebut, Polres Sumedang langsung menurunkan tim Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) untuk melakukan pemeriksaan laboratorium guna memastikan penyebab pasti insiden tersebut.
Kapolsek Cimanggung, Kompol Aan Supriatna, menjelaskan bahwa dugaan awal keracunan mengarah pada makanan katering yang dikonsumsi para santri setelah acara pengajian.
“Para santri mengalami keracunan setelah mengikuti pengajian Jumat malam. Untuk memastikan penyebabnya, kami menurunkan tim INAFIS untuk pemeriksaan laboratorium,” ujar Aan saat ditemui Sabtu dini hari.
Dari total santri yang terdampak, 61 orang harus dirujuk ke rumah sakit, sementara sisanya mendapatkan penanganan medis langsung di lingkungan pesantren. Keluhan yang dirasakan santri bervariasi, mulai dari mual, pusing, hingga demam.
Pihak kepolisian juga menegaskan bahwa kejadian ini tidak berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Menurut Aan, pesantren tersebut memang tidak termasuk penerima program MBG.
“Saya pastikan ini bukan dari program MBG karena pesantren ini tidak menerima makanan dari program tersebut,” tegasnya.
Menu makanan yang dikonsumsi pada malam kejadian terdiri dari nasi, kentang kering, telur pedas, sambal, dan ayam, yang diketahui berasal dari jasa katering di wilayah Cikancung.
Hingga kini, Polres Sumedang masih menunggu hasil resmi pemeriksaan laboratorium dari tim INAFIS. Masyarakat pun diimbau untuk tidak berspekulasi dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah publik.
