Beijing (KABARIN) - China menegaskan sikapnya dalam menolak kemungkinan Jepang memiliki senjata nuklir lagi. Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, dalam konferensi pers di Beijing, Senin (22/12).
"China dan semua negara pencinta damai di dunia berada dalam keadaan siaga tinggi dan dengan tegas menentang kecenderungan berbahaya yang ditunjukkan Jepang dalam isu senjata nuklir, dan sangat mendesak Jepang untuk mematuhi hukum internasional dan konstitusinya," kata Lin Jian.
Sejak Perang Dunia II, konstitusi Jepang menjaga kontrol ketat atas operasi militer, termasuk menerapkan "Prinsip Non-Nuklir Tiga" (Three Non-Nuclear Principles) yang melarang Jepang memiliki, memproduksi, maupun mengizinkan senjata nuklir berada di wilayahnya.
Namun, sebelumnya Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi sempat membuka kemungkinan meninjau ulang prinsip non-nuklir tersebut dengan mengatakan, "Untuk melindungi kehidupan damai masyarakat, wajar jika kita mempertimbangkan berbagai opsi tanpa mengesampingkan pilihan apa pun." Pernyataan ini menyusul ucapan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November 2025 yang menyebut penggunaan kekuatan militer China terhadap Taiwan bisa mengancam keselamatan Jepang.
Menanggapi hal itu, China meminta Jepang menghentikan langkah-langkah provokatif terkait nuklir. "Kami minta agar Jepang menghentikan langkah-langkah yang berani dan provokatif menuju kepemilikan senjata nuklir. Jepang tidak boleh berusaha menantang tatanan internasional pascaperang dan berhenti terjerumus lebih jauh ke jalan yang salah," ujar Guo Jiakun.
Lin Jian menekankan bahwa Jepang, sebagai negara non-senjata nuklir yang terikat Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT), harus mematuhi kewajibannya: tidak menerima, memproduksi, memperoleh, atau mentransfer senjata nuklir. Menurutnya, upaya Jepang memiliki nuklir bisa merusak rezim non-proliferasi internasional dan mengancam perdamaian pascaperang.
China juga menyoroti ambisi kelompok sayap kanan di Jepang yang lama memajukan pembangunan militer dan memiliki cadangan plutonium berlebih untuk program nuklir sipil. "Jepang adalah negara tanpa senjata nuklir yang mampu memproduksi plutonium untuk menjadi senjata," jelas Lin Jian.
Jika Jepang tetap menantang hukum internasional, Lin Jian memperingatkan China akan menolak tegas langkah tersebut. China menilai pernyataan PM Takaichi dan pejabat Jepang lainnya menunjukkan keinginan "memiliterisasi kembali" Jepang, yang bisa membawa bencana global jika dibiarkan.
Sebelumnya, China sudah mengambil sejumlah langkah balasan atas pernyataan PM Takaichi, antara lain menangguhkan impor produk laut Jepang, memutus pertemuan pejabat tinggi, menyarankan warganya untuk tidak bepergian ke Jepang, menghentikan rilis film Jepang, hingga melakukan patroli udara yang menegangkan dengan jet tempur J-15 yang mengunci radar pesawat F-15 Jepang di perairan dekat Okinawa pada 6 Desember lalu.
Dengan tegas, China menekankan bahwa Jepang tidak boleh menggunakan senjata nuklir sebagai alat tawar politik maupun melanggar tatanan internasional yang telah dibangun pascaperang.
