Istanbul (KABARIN) - Rusia kembali menegaskan sikapnya yang berdiri di pihak China terkait isu Taiwan. Moskow secara terbuka menolak gagasan kemerdekaan Taiwan dan menyebut pulau itu sebagai bagian sah dari wilayah China.
Sikap tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dalam pernyataan kepada kantor berita TASS yang disiarkan Ahad. Lavrov mengatakan posisi Rusia soal Taiwan tidak pernah berubah dan sudah berkali-kali ditegaskan oleh pemerintahnya.
“Rusia mengakui Taiwan sebagai bagian integral dari China dan menentang segala bentuk kemerdekaan bagi pulau tersebut,” kata Lavrov.
Ia menegaskan Rusia tetap berpegang pada kebijakan satu China. Menurut Lavrov, persoalan Taiwan sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri Republik Rakyat China dan tidak semestinya dicampuri pihak luar.
Lavrov juga menilai China memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya dari berbagai ancaman. Karena itu, Rusia menyatakan siap mendukung Beijing jika ketegangan di kawasan Selat Taiwan semakin meningkat.
Dukungan tersebut, kata Lavrov, sejalan dengan perjanjian persahabatan Rusia dan China yang ditandatangani pada 2001 dan kembali diperpanjang pada 2021 untuk lima tahun berikutnya.
Dalam pernyataan yang sama, Lavrov turut menyoroti kebijakan pertahanan Jepang. Ia mengkritik Tokyo yang dinilai semakin agresif dalam memperkuat militernya dan menyebut langkah itu berpotensi mengganggu stabilitas kawasan.
“Dampak merugikan dari pendekatan ini terhadap stabilitas regional sudah sangat jelas. Tetangga kami di Jepang sebaiknya mempertimbangkan situasi secara matang sebelum mengambil keputusan yang tergesa-gesa,” ujar Lavrov.
Pernyataan ini muncul di tengah memanasnya hubungan China dan Jepang. Ketegangan meningkat sejak awal November setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kemungkinan konflik di Taiwan bisa menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup Jepang.
Ucapan tersebut memicu reaksi keras dari Beijing, termasuk imbauan pembatasan perjalanan ke Jepang serta diberlakukannya kembali larangan impor makanan laut dari negara tersebut.
Di sisi lain, media Jepang melaporkan pemerintah Tokyo telah menyetujui rancangan anggaran pertahanan terbesar sepanjang sejarah. Anggaran senilai 9,04 triliun yen atau sekitar 58 miliar dolar AS itu direncanakan untuk tahun fiskal 2026 dan kembali menuai kritik dari China.
Sumber: ANAD
