Apa yang terjadi di negara kami merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan campur tangan urusan dalam negeri negara berdaulat
Moskow (KABARIN) - Ratusan demonstran turun ke jalan dan berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Madrid, Spanyol, untuk memprotes operasi militer AS di Venezuela. Aksi ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap campur tangan Washington yang dinilai melanggar hukum internasional.
Sejumlah peserta aksi menyampaikan langsung keberatan mereka kepada media Rusia RIA Novosti, Minggu (4/1).
“Apa yang terjadi di negara kami merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan campur tangan urusan dalam negeri negara berdaulat. Serangan AS akan meninggalkan luka yang jauh lebih dalam dibandingkan masalah yang mereka klaim ingin perbaiki,” ujar Orlando Salas, warga Venezuela yang telah menetap di Spanyol selama enam tahun.
Aksi demonstrasi ini juga dihadiri perwakilan kekuatan politik sayap kiri Spanyol. Pemimpin partai Podemos, Ione Belarra, mendesak pemerintah Spanyol serta lembaga Uni Eropa agar merespons tegas situasi di Venezuela dan meninjau ulang hubungan mereka dengan Amerika Serikat.
Pengamanan di sekitar kantor perwakilan diplomatik AS diperketat. Polisi memperkirakan ratusan demonstran hadir di lokasi, dengan penjagaan ketat dari Kepolisian Nasional Spanyol dan Garda Sipil.
Selama aksi berlangsung, para demonstran mengibarkan bendera, meneriakkan slogan, dan menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan luar negeri AS yang dinilai penuh tekanan dan campur tangan langsung dalam urusan negara lain.
“Ini bukan soal mendukung tokoh politik tertentu, melainkan soal penolakan terhadap tindakan kekerasan dan penangkapan lintas wilayah. Kami menentang tekanan militer dan mendukung hak setiap bangsa untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan pihak luar,” kata Eric Briceno, peserta aksi asal Kuba.
Briceno menambahkan bahwa kemarahan massa tidak hanya tertuju pada situasi di Venezuela, tetapi juga pada peran Amerika Serikat dan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang lebih luas di kawasan Amerika Latin.
Ia memperingatkan bahwa langkah Washington berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara di kawasan tersebut.
Seperti diberitakan sebelumnya, pada Sabtu Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa negaranya telah melancarkan serangan besar ke Venezuela. Dalam operasi tersebut, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya, Cilia Flores, disebut ditangkap dan dibawa keluar dari Venezuela.
Sejumlah media internasional melaporkan terjadinya ledakan di Caracas dan mengaitkan operasi tersebut dengan unit Delta Force AS. Harian The New York Times, mengutip seorang pejabat senior Venezuela, melaporkan sedikitnya 40 orang tewas, termasuk personel militer dan warga sipil.
Pemerintah Venezuela mengaku tidak mengetahui keberadaan Maduro dan menuntut bukti bahwa presiden mereka masih hidup. Tak lama berselang, Trump membagikan sebuah foto yang diklaim menunjukkan Maduro berada di atas kapal USS Iwo Jima.
Media AS juga menayangkan pendaratan sebuah pesawat di Negara Bagian New York yang disebut-sebut membawa Maduro dan Cilia Flores dengan pengawalan puluhan aparat penegak hukum.
Operasi ini menuai kecaman dari sejumlah anggota Kongres AS yang menyebutnya sebagai tindakan ilegal. Meski demikian, pemerintahan AS menegaskan bahwa Maduro akan diadili.
Kementerian Luar Negeri Venezuela menyatakan akan mengajukan keberatan ke berbagai organisasi internasional dan meminta digelarnya pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB pada 5 Januari.
Sementara itu, Rusia menyatakan solidaritasnya kepada Venezuela. Kementerian Luar Negeri Rusia mengaku sangat khawatir atas laporan pemindahan paksa Maduro dan istrinya yang disebut sebagai agresi AS, serta menuntut pembebasan keduanya dan upaya untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di kawasan tersebut.
Sumber: Sputnik_OANA
