Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah bisa segera masuk ke sistem katalog elektronik dalam waktu dekat. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat penanganan persoalan sampah yang dinilai sudah berada pada tahap darurat di berbagai daerah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan teknologi tersebut ditargetkan masuk e katalog dalam waktu sekitar satu bulan agar bisa langsung dimanfaatkan masyarakat dan pemerintah daerah.
“Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, rapat tersebut membahas dua fokus utama, salah satunya percepatan penggunaan teknologi pengolahan sampah. Hal ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan sampah nasional sudah masuk kategori darurat dan butuh langkah cepat serta konkret.
Zulkifli Hasan menyebut pemerintah tetap melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah atau waste to energy melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik yang kini ditetapkan di 33 kota, berkurang dari sebelumnya 34 kota.
“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” ujarnya.
Untuk wilayah DKI Jakarta, penerapan fasilitas ini dirancang di tiga titik berbeda meski masih dalam satu kawasan administrasi. Dua fasilitas berada di kawasan Bantar Gebang di Kota Bekasi dan Jakarta Barat, serta satu fasilitas lainnya direncanakan di kawasan Sunter, Jakarta Utara.
Meski demikian, Zulkifli Hasan mengakui bahwa program waste to energy tersebut baru mampu menangani sekitar 20 persen persoalan sampah nasional. Artinya, masih ada 80 persen masalah sampah yang harus diselesaikan dengan pendekatan lain.
“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan,” katanya.
Untuk sisa persoalan tersebut, pemerintah membagi solusi ke dalam empat skema teknologi. Mulai dari tempat pengolahan sampah terpadu non-RDF, TPST RDF, tempat pengolahan sampah reduce reuse recycle atau TPS 3R, hingga pengolahan sampah organik langsung dari sumber atau masyarakat.
Ia menyebut pemerintah sudah berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta Kementerian Lingkungan Hidup untuk menyusun jenis dan spesifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
Selain itu, pemerintah juga menegaskan komitmen untuk menertibkan praktik pembuangan sampah terbuka atau open dumping yang selama ini masih terjadi di banyak daerah. Namun, penertiban tersebut akan dibarengi dengan penyediaan solusi teknologi yang bisa diakses pemerintah daerah.
“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” tegasnya.
Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan sudah mulai terlihat perubahan nyata dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Termasuk penanganan lokasi pembuangan terbuka berskala besar, dengan target penyelesaian pada akhir 2027 atau awal 2028.
“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” kata Zulkifli Hasan.
Sumber: ANTARA
