Jakarta (KABARIN) - Pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG sepanjang 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya nasional untuk memperbaiki gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pendanaan MBG dijamin dari APBN sehingga pelaksanaan program bisa aman, berkelanjutan, dan terukur.
“Jaminannya itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tahun ini pemerintah menyiapkan untuk MBG sebesar Rp335 triliun, jadi aman,” ujar Airlangga dalam Road to Jakarta Food Security Summit di Jakarta, Selasa.
Target program MBG adalah menjangkau sekitar 82 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia pada 2026. Selain mendukung gizi, program ini juga memberi dorongan ekonomi karena operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dibayar di awal sehingga arus kas lebih stabil dan mendorong usaha lokal serta investasi di daerah.
Model bisnis SPPG ini cukup unik karena pembayaran dilakukan sebelum produksi. Airlangga menjelaskan, “Model bisnis SPPG ini luar biasa. Karena dibayar di awal, baru memproduksi, sehingga sebetulnya arus kasnya bagus. Dan beberapa yang kami monitor, ada yang sudah memiliki satu SPPG dan pasti mau membangun yang kedua dan seterusnya.”
Di beberapa daerah, seperti Lamongan, masyarakat ikut bergotong royong membangun unit SPPG, yang menunjukkan efek pengganda ekonomi dari program MBG.
Dari total anggaran Rp335 triliun, hampir Rp80 triliun setiap kuartal akan tersalur langsung ke tingkat akar rumput, jauh lebih besar dibandingkan stimulus kuartal pertama tahun lalu yang mencapai Rp37 triliun.
“Jadi, kalau program ini meluncur ke grassroot sebesar Rp80 triliun, tentu akan mempunyai efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” tambah Airlangga.
Penyaluran dana ini diperkirakan bisa menyerap hingga tiga juta tenaga kerja baru sekaligus mendorong konsumsi, produksi, dan penciptaan lapangan kerja. Program MBG pun diprediksi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen, dan meskipun hanya terealisasi setengahnya, tetap bisa menambah sekitar tiga persen bagi perekonomian nasional.
“Ini akan mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang diharapkan pemerintah,” kata Airlangga.
Sumber: ANTARA
