Oslo (KABARIN) - Perdana Menteri Greenland Jens Frederik Nielsen menilai unggahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyiratkan kendali AS atas Greenland sebagai tindakan yang tidak pantas. Pernyataan itu disampaikan Nielsen pada Selasa setelah unggahan tersebut ramai dibicarakan di media sosial.
Nielsen mengatakan pemerintah Greenland memantau perkembangan yang beredar di ruang publik, termasuk di media sosial. Namun ia menilai persoalan sensitif semacam ini seharusnya dibahas lewat jalur resmi, bukan dipertontonkan ke publik.
"Kami tentu mengikuti apa yang terjadi di media sosial, dan (unggahan) itu tidak pantas," kata Nielsen dalam sebuah konferensi pers di Nuuk, ibu kota Greenland. "Kami menginginkan dialog melalui jalur yang semestinya, sehingga hal seperti ini tidak terjadi di pers dan media sosial," tambahnya.
Unggahan Trump di platform Truth Social menampilkan sebuah gambar yang menunjukkan dirinya sedang menancapkan bendera Amerika Serikat di wilayah Greenland. Dalam ilustrasi tersebut, Trump tampak didampingi Wakil Presiden AS JD Vance dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Di dekat mereka terlihat papan bertuliskan "GREENLAND - US TERRITORY EST. 2026", yang kemudian memicu reaksi keras dari pemerintah Greenland.
Nielsen kembali mengingatkan bahwa negaranya perlu bersiap menghadapi berbagai kemungkinan. Ia menyebut Trump tidak sepenuhnya menutup opsi penggunaan kekuatan dalam berbagai situasi global.
Ia juga menegaskan posisi Greenland sebagai bagian dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Menurutnya, setiap langkah militer di wilayah tersebut akan membawa dampak besar, bukan hanya bagi Greenland tetapi juga kawasan yang lebih luas.
Di tengah meningkatnya tensi di kawasan Arktik, Nielsen menilai kehadiran militer yang lebih kuat memang menjadi kebutuhan. "tidak diragukan lagi bahwa kita perlu memiliki kehadiran militer yang lebih besar," ungkap Nielsen.
Sumber: Xinhua
