Helsinki (KABARIN) - Swedia meluncurkan sebuah program baru, Rabu (28/1), untuk memerangi apa yang disebut Perdana Menteri Ulf Kristersson "salah satu masalah sosial yang paling luas dan menakutkan" yang dihadapi negara tersebut, yaitu kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki.
Berbicara dalam sebuah konferensi pers di Stockholm, Kristersson mengatakan dia akan memimpin sebuah dewan kementerian baru tentang kvinnofrid (kedamaian bagi perempuan), yang bertujuan untuk memperkuat koordinasi di seluruh lembaga pemerintah.
Kristersson mengatakan upaya baru tersebut akan menangani kekerasan yang berkaitan dengan gangguan kesehatan mental berat, kekerasan dalam rumah tangga, serta hal yang disebut kekerasan yang berkaitan dengan kehormatan, di mana perempuan menjadi sasaran anggota keluarga.
Dia menambahkan kabinetnya telah memutuskan untuk memperketat aturan pembebasan bersyarat dan memperkuat penilaian terhadap pelanggaran yang berulang.
Keselamatan perempuan kembali menjadi fokus perdebatan publik pada akhir Desember 2025 setelah dua kasus yang mendapat perhatian luas, yaitu satu kasus di Ronninge, sebuah distrik di selatan Stockholm, dan satu lagi di Boden, sebuah kota di Swedia utara. Kedua insiden tersebut memicu kembali sorotan terhadap cara pihak berwenang menilai risiko dan menangani pelaku kekerasan berulang.
Di Ronninge, polisi melakukan pencarian besar-besaran setelah seorang perempuan berusia 25 tahun dilaporkan hilang pada 26 Desember 2025 dini hari. Dia ditemukan tewas pada 27 Desember, dan penyelidikan kemudian diklasifikasikan ulang sebagai pembunuhan.
Di Boden, polisi merespons panggilan di sebuah kediaman pada 25 Desember 2025 dan kemudian mengonfirmasi seorang perempuan meninggal setelah mengalami kekerasan berat.
Menteri Kehakiman Swedia Gunnar Strommer mengatakan "menjadi perempuan di Swedia seharusnya tidak mengancam nyawa", seraya menambahkan bahwa "laki-laki yang berbahaya harus dipenjara" agar para perempuan merasa aman di ruang publik.
Istilah kvinnofrid memiliki akar yang dalam di tradisi hukum Swedia. Catatan sejarah sering mengaitkannya dengan "hukum perdamaian" abad ke-13 yang bertujuan untuk menekan kasus penyerangan dan penculikan terhadap perempuan, meskipun naskah aslinya tidak tersimpan.
Sumber: Xinhua
