Istanbul (KABARIN) - Arab Saudi resmi meluncurkan koalisi internasional darurat untuk mendukung Otoritas Palestina (PA) yang mengelola sebagian wilayah Tepi Barat, Kamis (25/9). Pengumuman ini dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, di sela pertemuan Aliansi Global untuk Solusi Dua Negara saat Sidang Umum PBB ke-80 di New York.
Faisal menjelaskan koalisi ini bakal menyalurkan bantuan keuangan langsung kepada PA bekerja sama dengan sejumlah mitra penting. Arab Saudi sendiri menyumbang 90 juta dolar AS atau sekitar 1,5 triliun rupiah untuk program tersebut.
Konferensi pers ini dihadiri oleh menteri luar negeri dari berbagai negara Arab dan Eropa, termasuk Mesir, Yordania, dan Norwegia. Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty menyatakan dukungannya terhadap pengerahan pasukan internasional di Gaza demi membantu PA mengelola wilayah tersebut. Ia menekankan ada konsensus soal pemerintahan sementara Palestina tanpa melibatkan faksi-faksi, meski belum ada rincian lebih lanjut.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi menegaskan koalisi ini menegaskan solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian yang adil dan komprehensif. Safadi menyebut hambatan utama datang dari "sikap ekstremis pemerintah Israel, yang pemimpinnya Benjamin Netanyahu secara terbuka menolak pembentukan negara Palestina." Ia juga menyoroti berbagai langkah Israel yang dinilai menghalangi perdamaian, termasuk agresi di Gaza dan Tepi Barat serta konflik di Suriah dan Lebanon.
Sebelumnya, Arab Saudi sudah mengumumkan pembentukan koalisi ini pada September 2024 dan menggelar pertemuan pertamanya di Riyadh pada akhir Oktober. Pada Kamis pagi, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyerukan agar PA bisa sepenuhnya mengendalikan Gaza, siap mengambil tanggung jawab keamanan dan administratif, sekaligus melucuti senjata faksi-faksi.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump memaparkan rencana 21 poin untuk mengakhiri perang di Gaza dalam pertemuan dengan para pemimpin Arab dan negara Islam pekan ini. Rencana itu termasuk pembebasan sandera Israel, gencatan senjata permanen, penarikan pasukan Israel secara bertahap, dan pembentukan pemerintahan baru di Gaza tanpa Hamas. Beberapa negara Arab dan Muslim juga diminta berperan mendanai rekonstruksi serta mendukung pemerintahan baru Gaza, dengan keterlibatan pasukan multinasional.
