Jakarta (KABARIN) - Amerika Serikat dan Rusia sebagai pemilik senjata nuklir terbesar sebaiknya menunjukkan tanggung jawab dengan terus mematuhi perjanjian pembatasan nuklir dan membuka diri untuk diawasi, kata pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran Teuku Rezasyah.
“Sebagai pemilik senjata nuklir terbesar, AS dan Rusia hendaknya memberi contoh jika mereka menaati seluruh aturan yang telah mereka tandatangani dan merancang perjanjian lanjutan yang terbuka untuk diawasi oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA),” kata Reza melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Jumat.
Pernyataan Reza muncul terkait berakhirnya Perjanjian Pengurangan dan Pembatasan Senjata Serangan Strategis atau New START pada 5 Februari yang menandai berakhirnya pembatasan senjata nuklir kedua negara selama 15 tahun.
Menurut Reza, berakhirnya perjanjian ini cukup mengkhawatirkan karena belum jelas bagaimana AS dan Rusia akan melanjutkan pengendalian senjata nuklir mereka di masa depan.
Kondisi ini bisa memicu negara-negara lain yang memiliki senjata nuklir untuk meningkatkan kewaspadaan, apalagi di tengah sikap AS di bawah Presiden Donald Trump yang disebut Reza tak ragu mengancam negara lain.
Reza juga menyoroti kemungkinan AS memanfaatkan isu nuklir untuk menekan IAEA agar lebih fokus mengawasi negara-negara yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya. Kondisi itu bisa membuat beberapa negara diam-diam menggeser program nuklir dari tujuan damai ke tujuan militer sebelum diawasi lebih ketat oleh IAEA.
New START sendiri merupakan perjanjian 10 tahun yang ditandatangani AS dan Rusia pada 5 Februari 2011 dan diperpanjang lima tahun pada 2021.
Sebelumnya, ada perjanjian START tahun 1991 antara AS dan Uni Soviet yang membatasi masing-masing negara memiliki maksimal 6.000 hulu ledak nuklir hingga 2009.
Per Januari 2025, Rusia memiliki 4.309 hulu ledak nuklir dan AS 3.700. Sementara Prancis dan Inggris masing-masing punya 290 dan 225 hulu ledak, dan China sekitar 600.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mendorong kedua negara untuk kembali duduk di meja perundingan demi menyepakati pembatasan nuklir. Menurutnya, situasi ini justru bisa jadi peluang untuk menyetel ulang upaya pengendalian senjata global.
Sumber: ANTARA
