Belakangan beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI JK) dicabut karena pemerintah mengalihkan anggaran ke program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Unggahan itu menyoroti banyak peserta yang tiba-tiba kehilangan status kepesertaan dan mempertanyakan apakah keputusan itu terkait efisiensi anggaran. Salah satu narasi dalam unggahan tersebut berbunyi:
“apakah krn efisiensi anggaran bnyk BPJS PBI yg di nonaktifkan??? please pak kesehatan & pendidikan itu jauh lebih penting ketimbang program MBG yg setiap harinya makanannya hny berakhir di tempat sampah or keracunan. Please
Katanya karena efisiensi anggaran buat di alihkan ke MBG makanya banyak peserta bpjs pbi yang tiba tiba dicabut kepesertaannya, apa iya??”
Namun, klaim itu tidak benar. BPJS Kesehatan menjelaskan bahwa penonaktifan sejumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen PBI JK dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang mulai berlaku pada 1 Februari 2026. Tujuan kebijakan ini adalah memperbarui data peserta agar bantuan lebih tepat sasaran, bukan karena pengalihan anggaran ke MBG.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kepesertaan BPJS PBI yang sempat dinonaktifkan akan diaktifkan kembali secara otomatis dalam kurun waktu tiga bulan.
“Semua masyarakat yang punya PBI kemudian dibatalkan itu akan otomatis direaktivasi secara tersentral dari pusat selama tiga bulan,” ujarnya, dilansir ANTARA.
Periode reaktivasi ini sekaligus menjadi waktu untuk memutakhirkan dan memverifikasi data peserta. Selama masa tersebut, peserta dengan penyakit katastropik tetap mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Dengan begitu, klaim bahwa BPJS PBI dicabut karena efisiensi anggaran untuk program MBG tidak memiliki dasar dan menyesatkan masyarakat.
