Jakarta (KABARIN) - Wacana impor besar-besaran kendaraan niaga untuk program desa memantik respons keras dari pelaku industri. Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta Presiden membatalkan rencana impor 105.000 unit mobil pick-up untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih karena dinilai bisa melemahkan industri otomotif nasional.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Saleh Husin, menegaskan bahwa setelah mendengar masukan dari pelaku industri dan asosiasi, pihaknya menilai kebutuhan tersebut sebenarnya bisa dipenuhi oleh produsen dalam negeri.
Menurut Kadin, impor kendaraan dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) berpotensi menggerus utilisasi pabrik otomotif nasional. Padahal, kapasitas produksi pick-up di dalam negeri disebut mencapai ratusan ribu unit per tahun dan belum dimanfaatkan secara optimal.
Tak hanya itu, kendaraan produksi nasional juga telah memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di atas 40 persen serta didukung jaringan layanan purna jual yang luas. Artinya, secara kapasitas dan ekosistem, industri dalam negeri dinilai siap.
“Mengimpor mobil CBU sama saja dengan membunuh industri otomotif yang sedang tumbuh,” ujar Saleh.
Rencana Impor dari India
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara disebut berencana mengimpor 105.000 unit kendaraan dari India untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih.
Rinciannya, 35.000 unit pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd., 35.000 unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35.000 unit truk roda enam dari produsen yang sama. Pengiriman direncanakan berlangsung bertahap sepanjang 2026.
Langkah ini memicu kekhawatiran bahwa kebijakan perdagangan berjalan tanpa sinkronisasi dengan agenda industrialisasi nasional.
Pemerintah: Industri Dalam Negeri Mampu
Di sisi lain, Agus Gumiwang Kartasasmita selaku Menteri Perindustrian menegaskan Indonesia telah mampu memproduksi kendaraan pick-up secara mandiri. Bahkan, jika pengadaan 70.000 unit pick-up 4x2 dipenuhi dari dalam negeri, dampak ekonomi ke belakang (backward linkage) diperkirakan bisa mencapai Rp27 triliun.
Kadin pun mendorong agar pemerintah merancang skema yang lebih berpihak pada industri nasional—misalnya dengan memprioritaskan kendaraan ber-TKDN tinggi, mendorong perakitan lokal, atau membangun kemitraan manufaktur dalam negeri.
Bagi pelaku usaha, program pembangunan koperasi desa sejatinya bisa menjadi stimulus besar bagi industri otomotif nasional. Namun, kebijakan tersebut dinilai perlu diselaraskan agar tidak justru melemahkan sektor manufaktur yang tengah tumbuh.
Sumber: ANTARA
