Analis: Brimob Harus Fokus Tangani Situasi Berisiko Tinggi

waktu baca 2 menit

Jakarta (KABARIN) - Analis kepolisian Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies mengatakan satuan Brimob seharusnya difokuskan menangani situasi berisiko tinggi, bukan pengamanan rutin.

Pernyataan ini muncul menanggapi desakan agar Brimob ditarik dari pengamanan sipil pascaperistiwa penganiayaan seorang remaja hingga tewas oleh personel Brimob di Tual, Maluku beberapa hari lalu.

"Menurut saya, solusi bukan menarik Brimob sepenuhnya dari pengamanan sipil, tetapi mereposisi perannya secara jelas. Brimob seharusnya difokuskan pada penanganan situasi berisiko tinggi, seperti konflik bersenjata, terorisme, atau kerusuhan besar, bukan pada pengamanan masyarakat yang bersifat rutin," katanya saat di Jakarta, Rabu.

Bambang menekankan kasus kekerasan berulang yang dilakukan personel Brimob harus dijadikan peringatan untuk membatasi penggunaan kekuatan di lapangan.

"Kasus kekerasan yang diduga melibatkan personel Brimob tentu melukai publik dan menjadi peringatan serius bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kritik masyarakat terhadap peran Brimob dalam pengamanan sipil perlu dilihat sebagai sinyal bahwa ada masalah pada batas penggunaan kekuatan dan praktik di lapangan," ujarnya.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, Polri perlu mengevaluasi keterlibatan Brimob dalam pengamanan sipil dan memproses kasus secara terbuka.

"Saat ini, langkah paling mendesak adalah memproses kasus secara terbuka, mengevaluasi pelibatan Brimob dalam pengamanan sipil, dan memperkuat akuntabilitas," tuturnya.

Bambang juga menegaskan reformasi Polri tidak cukup hanya dari sisi rekrutmen, pembinaan, atau tes narkoba. Polri harus memperbaiki doktrin penggunaan kekuatan, kurikulum pendidikan, dan pelatihan yang lebih humanis serta berbasis HAM.

"Serta penegakan hukum yang transparan terhadap anggota yang melanggar," imbuhnya.

Polri menyatakan akan mengevaluasi pelibatan Brimob menyusul desakan dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk menarik satuan Brimob dari pengamanan sipil setelah kasus penganiayaan remaja.

"Benar ada kelemahan, kami akui. Ini merupakan tindakan-tindakan di tataran individu, ini. Kami sedang melaksanakan evaluasi untuk kemudian memperkuat," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Johnny Eddizon Isir di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu.

Johnny menambahkan kritik dari masyarakat sangat dihargai dan akan menjadi bahan evaluasi ke depan. Namun, pelibatan Brimob di wilayah tertentu, khususnya di Indonesia Timur, masih sangat membantu Polda dan Polres setempat.

Sumber: ANTARA

Bagikan

Mungkin Kamu Suka