Gaza (KABARIN) - Hamas dikabarkan baru aja nerima sebuah proposal perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS). Rencana ini disampaikan lewat mediator dari Qatar dan Mesir, dengan tujuan utama: akhiri perang di Jalur Gaza.
Proposal itu sebenarnya udah lebih dulu dapet lampu hijau dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sebelum akhirnya dibawa ke Doha. Di sana, PM Qatar bareng Kepala Intelijen Mesir ngejelasin langsung ke delegasi Hamas. Respons Hamas? Mereka bilang bakal nge-review rencana ini dengan niat tulus sebelum kasih jawaban resmi.
Menurut laporan Al Qahera News, Mesir bahkan sempat ngasih beberapa revisi ke rencana AS ini sebelum diserahkan ke Hamas. Jadi, bukan sekadar copy-paste dari Washington.
Isi proposal dan respons para pihak
Presiden AS Donald Trump sebelumnya ngumumin kalau Netanyahu udah setuju sama “rencana perdamaian luas” buat Gaza. Tapi syaratnya, kalau Hamas ikut tanda tangan, mereka wajib bebasin semua sandera dalam waktu 72 jam.
Netanyahu juga kasih peringatan keras, kalau Hamas nolak, Israel bakal “menyelesaikan pekerjaan” alias lanjut ngejar mereka habis-habisan.
Di sisi lain, nggak semua pihak sepakat. Jihad Islam, kelompok yang deket sama Hamas, langsung nolak mentah-mentah. Mereka nyebut rencana itu cuma cara Israel buat melanjutkan agresi lewat jalur diplomasi.
Sementara itu, Otoritas Palestina di Tepi Barat justru sambut baik proposal AS ini. Mereka bilang siap kerja bareng AS dan negara kawasan buat capai kesepakatan komprehensif. Fokus mereka: pastiin bantuan kemanusiaan masuk, bebaskan sandera dan tahanan, plus bikin mekanisme perlindungan nyata buat rakyat Palestina.
Dukungan dari negara-negara Arab
Menariknya, sejumlah negara besar di Timur Tengah dan sekitarnya kompak kasih dukungan. Menteri luar negeri dari Arab Saudi, Yordania, UEA, Indonesia, Pakistan, Turki, Qatar, dan Mesir bikin pernyataan bareng.
Mereka sepakat rencana ini bisa jadi jalan buat:
- Akhiri pertempuran di Gaza
- Rekonstruksi dan bangun ulang Gaza
- Cegah pengungsian massal warga Palestina
- Stop pencaplokan wilayah Tepi Barat
Selain itu, mereka juga dorong solusi dua negara yang adil, di mana Gaza dan Tepi Barat bisa terintegrasi sesuai hukum internasional.
