Jakarta (KABARIN) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta menegaskan bahwa fasilitas stop kontak di dalam kereta hanya diperuntukkan bagi perangkat berdaya rendah seperti telepon seluler, laptop, dan tablet.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan bahwa pasokan listrik di dalam kereta diprioritaskan untuk mendukung fasilitas utama seperti AC, penerangan, sistem pintu otomatis, dan perangkat informasi penumpang.
“Daya listrik di dalam kereta diprioritaskan untuk menunjang fasilitas utama, seperti AC, penerangan, sistem pintu otomatis, serta perangkat informasi penumpang. Tidak tersedia kapasitas tambahan untuk penggunaan alat listrik berdaya besar,” kata Franoto di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, penggunaan perangkat berdaya tinggi seperti penanak nasi, pengering rambut, atau alat dengan elemen pemanas dapat memicu kelebihan beban (overload) pada sistem kelistrikan.
Jika terjadi overload, sistem listrik dapat terganggu atau mengalami trip yang berpotensi memadamkan fasilitas utama dan mengganggu kenyamanan serta keselamatan perjalanan.
Selain itu, penggunaan alat yang tidak sesuai juga berisiko menimbulkan panas berlebih, korsleting, hingga potensi kebakaran dan asap di dalam ruang tertutup yang dapat mengganggu penumpang lain.
Penegasan ini disampaikan menyusul adanya kejadian viral di media sosial terkait penggunaan alat listrik berdaya tinggi untuk memasak di dalam kereta, yang dinilai sebagai penyalahgunaan fasilitas.
“Kami menegaskan bahwa setiap fasilitas di stasiun maupun di dalam kereta merupakan bagian dari sistem pelayanan yang harus dijaga bersama. Penyalahgunaan fasilitas tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan seluruh pelanggan,” ujarnya.
Selain fasilitas di dalam kereta, KAI juga menyediakan area pengisian daya di stasiun, bahkan beberapa di antaranya dilengkapi ruang kerja (coworking space) untuk menunjang kenyamanan penumpang sebelum keberangkatan.
Franoto berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga fasilitas publik dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu operasional maupun keselamatan perjalanan kereta api.
Sumber: ANTARA
