Jakarta (KABARIN) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa anggaran sekitar Rp4 triliun untuk perbaikan 1.800 titik perlintasan kereta api akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),” ujar Airlangga di Jakarta, Selasa.
Sementara itu, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa program perbaikan perlintasan kereta api tersebut merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah tahun 2026, dengan pertimbangan utama keselamatan transportasi publik.
Ia juga memastikan pendanaan program tersebut berasal dari pemerintah, terutama melalui Kementerian Perhubungan sebagai penanggung jawab sarana dan prasarana perkeretaapian.
“Itu (anggaran) dari pemerintah. Dari kami (BP BUMN) juga ada bujet juga, tapi dari pemerintah ini kan Kemenhub yang memang prasarana (perkeretaapian),” kata Dony.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyebut pemerintah telah menyiapkan anggaran hampir Rp4 triliun untuk memperbaiki ribuan titik perlintasan kereta api di Pulau Jawa demi meningkatkan aspek keselamatan.
Menurut Presiden, sebagian besar perlintasan tersebut merupakan peninggalan lama yang belum tertangani secara menyeluruh sejak puluhan tahun lalu.
Prabowo menilai banyak titik perlintasan yang tidak memiliki penjagaan memadai sehingga rawan kecelakaan, dan karena itu perlu segera dilakukan pembenahan.
Pemerintah berencana menangani persoalan tersebut melalui dua opsi, yakni pembangunan pos jaga atau pembangunan flyover di lokasi rawan.
Untuk wilayah Bekasi, Presiden telah menyetujui pembangunan flyover sebagai langkah prioritas mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.
Prabowo menegaskan bahwa perbaikan ini harus segera dilakukan karena kereta api merupakan moda transportasi penting bagi masyarakat, sehingga aspek keselamatan tidak bisa diabaikan.
Sumber: ANTARA
