Mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB. Kita masih 40 persen dari PDB
Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai media asal Inggris The Economist seharusnya memberikan apresiasi terhadap kondisi ekonomi Indonesia karena pemerintah dinilai berhasil menjaga stabilitas fiskal dan mengendalikan defisit anggaran negara.
Saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, Purbaya mengatakan rasio utang pemerintah Indonesia masih berada di sekitar 40 persen dari Produk Domestik Bruto atau PDB. Angka tersebut dinilai jauh lebih rendah dibanding sejumlah negara Eropa yang rasio utangnya mendekati 100 persen dari PDB.
"Mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB. Kita masih 40 persen dari PDB. Kita masih bagus, harusnya The Economist muji kita," ujar Purbaya.
Menurut dia, kondisi ekonomi nasional saat ini masih terkendali karena defisit fiskal tetap dijaga di bawah tiga persen dari PDB.
"Jadi, nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," katanya.
Purbaya juga memastikan pemerintah telah menghitung secara matang kebutuhan anggaran untuk berbagai program prioritas, termasuk program Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Ia menegaskan seluruh program tersebut disusun tanpa mengganggu anggaran pembangunan sektor lain maupun stabilitas ekonomi nasional.
"Semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam," imbuhnya.
Sebelumnya, The Economist menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah Indonesia yang dianggap berpotensi memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Beberapa kritik yang disampaikan antara lain terkait belanja negara yang dinilai terlalu besar, potensi melemahnya disiplin fiskal akibat program prioritas beranggaran jumbo, hingga meningkatnya campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional.
Sumber: ANTARA
