Moskow (KABARIN) - Krisis politik di Prancis makin memanas. Pemimpin fraksi partai sayap kanan National Rally, Marine Le Pen, mendesak Presiden Emmanuel Macron untuk membubarkan parlemen setelah Perdana Menteri Sebastien Lecornu resmi mengundurkan diri pada Senin (6/10).
"Saya mendesaknya untuk membubarkan Majelis Nasional, karena kita sudah berada di ujung jalan, tidak ada solusi lain... Keputusan paling bijak dalam situasi seperti ini sudah diatur dalam Konstitusi Prancis: kembali ke kotak suara," kata Le Pen kepada BFMTV.
Langkah Lecornu mundur dari jabatannya langsung dikonfirmasi Istana Elysee, yang menyebut Macron telah menerima surat pengunduran diri sang perdana menteri.
Menurut Le Pen, keputusan Lecornu mundur adalah “tindakan bijak”, dan ia menilai bahwa pengunduran diri Macron juga bisa menjadi langkah yang sama bijaknya, meski dirinya tidak secara eksplisit menyerukan hal tersebut.
"Jika dia memutuskan untuk mundur, itu juga akan menjadi langkah bijak. Tidak diragukan lagi, pembubaran parlemen tak terhindarkan," ujar Le Pen.
Macron sendiri sebelumnya sudah menegaskan tak akan mundur sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.
Yang bikin publik makin heran, sehari sebelum mundur, Lecornu justru sempat mengumumkan susunan kabinet baru yang hampir rampung, sekitar sebulan setelah ia dilantik pada September. Tapi rencana itu malah menuai kritik keras dari partai-partai oposisi.
Pengunduran diri Lecornu yang baru menjabat kurang dari sebulan menjadikannya perdana menteri dengan masa jabatan tersingkat di Prancis dalam lebih dari 60 tahun. Langkah ini pun memicu gejolak politik besar di negara itu.
Sejak Macron terpilih kembali pada 2022, Prancis sudah berganti lima perdana menteri. Pendahulu Lecornu, Francois Bayrou, juga mundur pada awal September setelah kehilangan dukungan di parlemen terkait rencana penghematan anggaran.
Sumber: Sputnik/RIA Novosti
