Jakarta (KABARIN) - Kementerian Perhubungan terus mendorong penguatan transportasi umum massal di kawasan perkotaan guna mengurangi beban subsidi bahan bakar minyak atau BBM yang mencapai Rp300 triliun per tahun.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sektor transportasi saat ini menyerap sekitar 90 persen subsidi BBM. Di sisi lain, biaya transportasi masyarakat juga dinilai masih sangat tinggi.
"Saat ini biaya transportasi menghabiskan hingga 30-40 persen pendapatan masyarakat dan sektor ini juga menyerap 90 persen dari subsidi BBM senilai Rp300 triliun per tahun," kata Aan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Menurut Aan, kondisi tersebut memicu berbagai persoalan mulai dari kemacetan, polusi udara, waktu perjalanan yang semakin lama, hingga sulitnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pekerjaan.
Untuk mengatasi hal itu, pemerintah terus mengembangkan program Angkutan Umum Massal Perkotaan atau AUMP di 20 kota utama sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2025-2029.
Aan mengatakan pengembangan transportasi massal bertujuan mempercepat mobilitas masyarakat sekaligus memperkuat peran kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
“Pengembangan AUMP memerlukan perencanaan terintegrasi, kerja sama pendanaan antara pusat dan daerah, serta tata kelola yang kuat. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien,” kata Aan.
Sebagai dukungan terhadap digitalisasi layanan transportasi daerah, Kemenhub juga menghadirkan aplikasi Mitra Darat untuk membantu operator meningkatkan kualitas pelayanan secara lebih cepat dan terukur.
Selain itu, pemerintah menyediakan berbagai platform digital seperti situs Teman Bus, aplikasi pengelolaan operasional buy the service atau BTS, executive dashboard untuk pemantauan operasional, hingga aplikasi pengawasan standar pelayanan minimal bus.
Kemenhub juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Batam yang terus memperkuat layanan bus Trans Batam melalui penambahan armada secara bertahap hingga 2026.
Menurut Aan, pengembangan Bus Rapid Transit atau BRT lewat skema BTS menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi kota yang lebih tertib, produktif, dan berkelanjutan.
"Kami melihat penguatan Trans Batam dilakukan konsisten, penambahan armadanya bertahap sejak 2024 hingga penambahan 19 unit di tahun 2026,” ucapnya.
Sejak 2024, Pemkot Batam telah menghadirkan 20 unit bus Trans Batam. Jumlah tersebut kemudian bertambah 13 unit pada 2025 dan kembali meningkat 19 unit di 2026 sehingga total armada yang beroperasi mencapai 52 unit.
Seluruh armada tersebut melayani lima koridor utama menuju Batam Centre, yakni Sekupang, Tanjung Uncang, Jodoh, Tanjung Piayu, dan Nongsa.
Aan juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitas menuju Bandara Hang Nadim.
"Kami juga mengapresiasi penerapan sistem pembayaran non-tunai serta integrasi antarmoda Trans Batam, termasuk konektivitasnya menuju Bandara Hang Nadim,” jelas Aan.
Menurutnya, transportasi publik yang efisien dapat membantu mengurangi beban ekonomi masyarakat sekaligus menjadi langkah penting dalam mencegah krisis energi.
"Jika tersedia transportasi publik yang efisien maka dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat tingginya biaya transportasi dan kemacetan serta menjadi upaya mencegah krisis energi," kata Aan.
Sumber: ANTARA
