Jakarta (KABARIN) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan bagian dari upaya negara dalam memenuhi hak dasar masyarakat, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan peserta didik, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam kegiatan bertajuk “Hak dan Pemenuhan Gizi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Balita, dan Peserta Didik NTT” di Kupang, Selasa (9/6), Pigai mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan kewajiban negara dalam menjamin hak asasi manusia.
"Dalam perspektif HAM, pemerintah memiliki tiga kewajiban utama, yaitu penghormatan (to respect), perlindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill) terhadap hak-hak dasar rakyat, termasuk kebutuhan sandang, pangan, dan papan," kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto tidak sekadar berfungsi sebagai bantuan sosial, melainkan juga menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi sejak usia dini.
Pigai menegaskan Kementerian HAM akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut agar berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan berlandaskan prinsip keadilan sosial.
"Program Makan Bergizi Gratis adalah program yang mulia dan baik. Kami mengawasi agar program ini berhasil sesuai tujuan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pengurangan kemiskinan dan stunting," ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai program MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pertumbuhan ekonomi NTT menunjukkan tren peningkatan yang positif dan salah satu faktor penggeraknya adalah perputaran ekonomi dari implementasi program Makan Bergizi Gratis," kata Emanuel.
Ia menjelaskan pelaksanaan program tersebut telah menggerakkan berbagai sektor ekonomi lokal, mulai dari petani, nelayan, peternak, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pangan, hingga sektor distribusi dan transportasi.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam pelaksanaan MBG agar manfaat ekonominya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, program MBG diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.
Sumber: ANTARA
