Jakarta (KABARIN) -
Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menggenjot pungutan pajak dari rakyat guna menekan utang Indonesia kepada pihak asing.
Unggahan tersebut menampilkan video Puan Maharani yang disandingkan dengan cuplikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sehingga seolah-olah kebijakan pajak tersebut berkaitan dengan program pemerintah.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“DPR genjot pajak dari rakyat, Prabowo genjot MBG”
Unggahan tersebut juga disertai narasi:
“Di tengah banyak program pemerintah yang silih berganti, ada satu program yang nyaris tak pernah gagal berjalan: memungut pajak dari rakyat.
Janji pembangunan bisa tertunda, target swasembada bisa meleset, proyek bisa mangkrak, dan berbagai program bisa dievaluasi berkali-kali. Namun ketika waktunya rakyat membayar pajak, negara selalu hadir dengan sistem yang tertib dan aturan yang jelas.
Ironisnya, rakyat dituntut patuh dan tepat waktu, sementara mereka juga berharap pelayanan publik, pemberantasan korupsi, serta penggunaan anggaran negara dapat dijalankan dengan tingkat keseriusan yang sama.
Karena pada akhirnya, yang diharapkan rakyat bukan sekadar kewajiban membayar pajak, melainkan jaminan bahwa setiap rupiah yang dikumpulkan benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat.
Kalau ada program pemerintah yang konsisten dan hampir tak pernah gagal, mungkin itulah program memajaki rakyat. Tantangan berikutnya adalah memastikan hasilnya dikelola dengan amanah dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.”
Namun, berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Puan Maharani yang menyebut pemerintah harus menggenjot pajak untuk menekan utang negara.
Video yang digunakan dalam unggahan tersebut diketahui berasal dari rekaman pidato asli saat membuka Rapat Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2022, dan tidak memuat pernyataan sebagaimana yang diklaim.
Selain itu, terdapat indikasi bahwa audio dalam video telah dimanipulasi menggunakan teknologi digital, sehingga narasi yang muncul tidak sesuai dengan isi pidato asli.
Dengan demikian, klaim yang menyebut Puan Maharani meminta pemerintah menggenjot pajak untuk membayar utang negara adalah tidak benar atau hoaks.
