Yerusalem (KABARIN) - Pemerintah Amerika Serikat dilaporkan membuka jalur komunikasi dengan kelompok oposisi Israel di tengah kemungkinan perubahan politik di bawah kepemimpinan Benjamin Netanyahu, seiring meningkatnya perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv.
Channel 12 Israel pada Minggu (21/6) melaporkan bahwa sejumlah pejabat dalam pemerintahan Presiden AS Donald Trump menilai bahwa pemerintahan Netanyahu berpotensi tergantikan.
Karena itu, menurut laporan tersebut, AS mulai menjalin komunikasi informal dengan tokoh oposisi Israel seperti Naftali Bennett dari Partai Together dan Gadi Eisenkot dari Partai Yashar.
"Pemerintahan AS telah menyatakan keprihatinan terhadap kelompok garis keras dalam pemerintahan Netanyahu dan berupaya membangun basis dukungan publik baru menjelang pemilu," kata Channel 12 dalam laporannya.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa oposisi Israel dalam beberapa bulan terakhir telah mencoba membangun hubungan dengan pemerintahan AS, meski hasilnya masih terbatas di kalangan pejabat yang kritis terhadap kebijakan Netanyahu.
"Langkah Amerika bertujuan memanfaatkan peluang politik di tengah krisis kepercayaan terhadap pemerintah Israel saat ini," demikian isi laporan tersebut.
Selain itu, AS disebut ingin membangun “mekanisme kepercayaan informal baru” dengan Israel, meski hingga kini Presiden Trump belum secara terbuka memberikan dukungan kepada tokoh politik tertentu di negara tersebut.
Sementara itu, survei yang dipublikasikan harian Maariv pada Jumat menunjukkan bahwa oposisi Israel berpotensi membentuk pemerintahan jika pemilu digelar saat ini, dengan perkiraan meraih 61 kursi parlemen, sementara blok Netanyahu memperoleh 49 kursi.
Survei tersebut juga mencatat bahwa partai-partai Arab diperkirakan memperoleh 10 kursi dalam pemilu yang dijadwalkan pada Oktober.
Laporan ini muncul di tengah berlangsungnya perundingan antara AS dan Iran di Swiss yang dimediasi Pakistan untuk meredakan konflik di kawasan.
Kesepakatan sementara dalam perundingan tersebut mencakup penghentian permusuhan di berbagai front, termasuk Lebanon. Namun, pemerintah Israel disebut menolak mengaitkan isu Iran dengan situasi di Lebanon.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel tidak akan menarik diri dari wilayah yang didudukinya di Lebanon selatan.
Berdasarkan data otoritas Lebanon, serangan Israel sejak 2 Maret telah menewaskan hampir 4.000 orang dan melukai lebih dari 12.000 lainnya.
Sumber: ANAD
