Tokyo (KABARIN) - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyebut Jepang sebagai “negara perang” yang tengah berupaya memperkuat diri menjadi kekuatan militer, demikian dilaporkan kantor berita KCNA pada Selasa (23/6).
Dalam pidato penutupan rapat Partai Buruh Korea pada Senin, Kim menuduh Jepang “secara terbuka mengubah dirinya menjadi negara perang” dengan memanfaatkan situasi saat ini untuk “melepaskan diri dari semua batasan yang menghambat langkahnya menjadi kekuatan militer.”
“Hal ini akan memicu reaksi keras dan kekhawatiran serius dari komunitas internasional,” ujarnya.
Menurut KCNA, ini merupakan kali pertama Kim menggunakan istilah “kekuatan militer” dan “militerisme” dalam kritik langsungnya terhadap Jepang.
Pada awal bulan ini, Presiden China Xi Jinping juga disebut menyampaikan penolakan terhadap upaya “menghidupkan kembali militerisme” dalam sebuah jamuan yang digelar Kim di Pyongyang, yang dinilai sebagai sindiran terhadap Jepang.
Selain Jepang, Kim juga mengecam Amerika Serikat dan Korea Selatan yang menurutnya “semakin memperburuk situasi di Semenanjung Korea” melalui modernisasi militer, latihan gabungan, dan aktivitas intelijen.
Ia menyerukan percepatan penguatan kapasitas pertahanan nasional dan menegaskan bahwa kebijakan Korea Utara selama ini terbukti tepat.
“Praktik AS yang sembarangan dan sewenang-wenang telah berdampak buruk terhadap pasukan satelitnya,” kata Kim, merujuk pada Jepang dan Korea Selatan.
“Kenyataan ini sekali lagi membuktikan kebenaran semua pilihan politik kita dan jalan yang kita tempuh,” tambahnya.
Kim juga berjanji bahwa dengan teknologi nuklir sebagai fondasi, Korea Utara akan terus menjalankan “rencana yang lebih luas, inovatif, dan menggembirakan” dengan kecepatan yang semakin meningkat.
Ia menekankan pentingnya penguatan aset pertahanan untuk “mengungguli dunia,” serta mempertahankan sikap keras terhadap Korea Selatan yang disebut sebagai “negara paling bermusuhan.”
Dalam pertemuan tersebut, Kim juga memutuskan pencopotan Kim Jae Ryong dari sejumlah jabatan penting di Partai Buruh Korea, termasuk anggota Presidium Politbiro, sekretaris partai, dan direktur departemen. KCNA tidak merinci alasan pencopotan itu.
Sumber: KYO
