Tokyo (KABARIN) - Pemerintah Jepang menyatakan kesiapan untuk mengambil langkah “tegas” terhadap pergerakan nilai tukar mata uang apabila diperlukan, sesuai kesepakatan dengan Amerika Serikat, menurut Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama pada Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan setelah Katayama melakukan pembicaraan secara daring dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent sehari sebelumnya.
Katayama menegaskan bahwa pernyataan bersama Jepang dan AS terkait kebijakan nilai tukar tetap menjadi acuan utama bagi kedua negara.
Ia menjelaskan kedua pihak sepakat bahwa intervensi di pasar valuta asing hanya akan dilakukan untuk mengatasi gejolak yang berlebihan serta pergerakan mata uang yang tidak wajar, baik dalam bentuk pelemahan maupun penguatan tajam. Hal ini muncul di tengah tekanan terhadap yen yang mendekati level terendah dalam sejarah terhadap dolar AS.
Pada satu titik perdagangan, yen sempat berada di kisaran atas 161 per dolar AS, sehingga memicu spekulasi bahwa pemerintah Jepang dapat kembali melakukan intervensi untuk menahan pelemahan mata uangnya.
“Kami mengadakan pembicaraan yang konstruktif di tengah berbagai perkembangan dalam lingkungan ekonomi global, dan saya merasa pandangan kami sangat sejalan,” kata Katayama kepada wartawan di Kementerian Keuangan Jepang.
Jika yen menembus level 161,96 per dolar AS—yang terakhir tercatat pada Juli 2024—maka mata uang tersebut akan mencapai titik terlemah sejak 1986.
Tekanan terhadap yen masih berlanjut karena pasar memperkirakan selisih suku bunga Jepang dan AS belum akan menyempit dalam waktu dekat. Situasi ini diperparah ekspektasi bahwa Federal Reserve AS masih berpotensi menaikkan suku bunga.
Katayama menambahkan bahwa pembicaraan dengan Bessent bukanlah pertemuan darurat, melainkan tindak lanjut dari KTT G7 yang baru berlangsung di Prancis.
Selain isu nilai tukar, kedua negara juga sepakat memperkuat kerja sama dalam pengembangan kecerdasan buatan (AI) dengan kemampuan keamanan siber tingkat lanjut, termasuk sistem Claude Mythos yang dikembangkan perusahaan rintisan AS Anthropic.
Menurut Katayama, Jepang dan AS akan berkoordinasi untuk merespons potensi penyalahgunaan teknologi AI canggih tersebut dalam serangan siber, yang juga menjadi alasan pembatasan akses oleh pengembangnya.
Sumber: KYO
