Jakarta (KABARIN) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia siap mengambil peran sebagai pemimpin global dalam solusi iklim berbasis hutan melalui penguatan tata kelola, pasar karbon, dan inovasi pembiayaan konservasi.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, ia menyebut Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga berada di garis depan dalam implementasinya.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Antoni.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia telah mencatat sejumlah kemajuan dalam pengelolaan hutan dan pengendalian perubahan iklim. Salah satu capaian utama adalah penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 2,61 juta hektare pada 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada 2025 melalui berbagai langkah pencegahan dan penegakan hukum.
Selain itu, program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat, yang berdampak pada sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Pengakuan terhadap hutan adat juga terus dipercepat sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan.
Untuk mendukung target Indonesia FOLU Net Sink 2030, pemerintah memperkuat regulasi pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan 7 Tahun 2026.
“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e,” kata Raja Antoni.
Ia menyebut langkah tersebut sebagai tonggak penting dalam pengembangan pasar karbon kehutanan di Indonesia yang mengubah ambisi kebijakan menjadi peluang ekonomi nyata.
Selain itu, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 untuk mendorong pembiayaan konservasi berbasis inovasi seperti kredit biodiversitas, restorasi ekosistem, dan wisata alam berkelanjutan.
Indonesia juga membuka peluang kerja sama dengan Inggris dalam pengembangan keuangan berkelanjutan, tata kelola pasar, dan investasi hijau guna mempercepat perlindungan alam serta menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Sumber: ANTARA
