Jakarta (KABARIN) - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansah mengusulkan Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat peran pemerintah daerah (pemda) dalam keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut dia, partisipasi kepala daerah dan DPRD penting untuk meningkatkan pengawasan sekaligus memastikan manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat lokal.
"Jadi, evaluasi ini yang menurut saya penting adalah bagaimana peran pemerintah daerah selama ini," kata Trubus dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menilai selama ini pelaksanaan MBG masih terlalu tersentralisasi di BGN sehingga ruang keterlibatan pemerintah daerah dinilai belum optimal.
"Jujur, pelaksanaan MBG ini memang sentralisasi BGN terlalu kuat menurut saya sehingga segala sesuatu yang sifatnya di daerah, kan SPPG ini ada di daerah, nah itu harusnya kepala daerah. Kepala daerah itu pengertiannya ada kepala daerah, ada DPRD. Nah itu harus ikut mengawasi jalannya ini," ujarnya.
Dia menjelaskan pengawasan dari pemerintah daerah diperlukan agar pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berjalan lebih akuntabel, termasuk dalam memastikan keterlibatan pelaku usaha lokal sebagai bagian dari rantai pasok program.
Dengan demikian, kata dia, kepala daerah dapat memastikan bahan baku yang digunakan SPPG berasal dari UMKM, koperasi serta pemasok di wilayah setempat sehingga manfaat ekonomi MBG dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar.
"Sehingga mereka (kepala daerah) bisa memastikan terkait dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian koperasi, dan pemasok-pemasok itu. Bahan baku itu memang betul-betul dari lingkungannya," kata Trubus.
Ia mengungkapkan masih ditemukan praktik pengadaan bahan baku dari luar daerah yang dinilai mengurangi peluang pelaku usaha lokal untuk ikut menikmati dampak ekonomi dari program tersebut.
"Bukan diambil dari tempat lain. Selama ini banyak terjadi mereka mengambil dari luar. Ini yang sering kali menjadi problem sehingga tidak ada partisipasi publik yang luas, dalam hal ini audit," ungkapnya.
Selain itu, Trubus juga menekankan pentingnya audit terhadap operasional SPPG sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi pelaksanaan MBG. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi tuntutan publik yang harus dijawab oleh pemerintah.
"Saya katakan audit SPPG menjadi sangat penting, karena selama ini sumber persoalan itu adalah masalah transparansi yang dituntut. Publik menuntut itu sampai hari ini," ujarnya.
Ia mencontohkan informasi mengenai menu makanan yang disajikan setiap hari seharusnya dapat diakses publik sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus alat untuk menjaga kualitas layanan.
"Misalnya kalau hari ini itu jadwalnya apa? Menu apa? Nah itu penting sekali, karena apa? Menu itulah menjadi ukuran di mana kemudian tampilan makanan, kualitas, dan sebagainya bisa terjaga," ujarnya.
Trubus mendukung keberlanjutan program MBG yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto dengan memperkuat program tersebut melibatkan peran pemda.
Baca juga: Menkeu Purbaya: BGN Bakal Lakukan Efisiensi Lanjutan
Sumber: ANTARA
