Moskow (KABARIN) - Pemerintah Republik Demokratik Kongo melarang kegiatan yang melibatkan kerumunan massa di ibu kota Kinshasa serta tiga provinsi lainnya, yakni Tshopo, Haut-Uele, dan Bas-Uele, sebagai langkah mengendalikan penyebaran virus Ebola.
Kebijakan tersebut diumumkan melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri yang diterbitkan pada 27 Juni 2026 dan ditujukan kepada para gubernur di wilayah terdampak, sebagaimana dilaporkan Radio Okapi, Senin (29/6).
Menteri Dalam Negeri Jacquemain Shabani menjelaskan pembatasan itu diterapkan menyusul meningkatnya risiko kesehatan akibat penyebaran virus Ebola di sejumlah wilayah negara.
Meski demikian, kebijakan tersebut menuai penolakan dari pihak oposisi. Mereka menilai larangan itu bertentangan dengan konstitusi dan menyebut kebijakan tersebut sebagai "hasil rekayasa laboratorium" partai pendukung presiden, yakni Persatuan untuk Demokrasi dan Kemajuan Sosial.
Pada Mei 2026, World Health Organization mengategorikan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai keadaan darurat yang berpotensi menimbulkan risiko lintas negara. Organisasi itu juga menilai ancaman penyebaran wabah ke wilayah lain tergolong tinggi.
Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Media Kongo pada Senin (29/6) melaporkan jumlah korban meninggal akibat wabah Ebola telah mencapai 377 orang, dengan 1.307 kasus terkonfirmasi.
Sumber: SPU
