Efisiensi anggaran DKI tak boleh ganggu transportasi publik

waktu baca 2 menit

Jakarta (KABARIN) - Anggota DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menekankan agar penghematan anggaran tidak sampai menurunkan kualitas transportasi publik yang digunakan warga. Ia menilai layanan seperti TransJakarta, MRT, dan LRT harus tetap nyaman dan aman meski ada pemangkasan anggaran.

“Pemangkasan anggaran memang bagian dari efisiensi, tapi prinsipnya pelayanan publik harus tetap maksimal. Warga Jakarta bergantung pada transportasi umum, seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Maka efisiensi jangan sampai menurunkan kenyamanan dan keselamatan mereka,” kata Ade di Jakarta, Rabu.

Ade mencontohkan TransJakarta yang pada 2023 sempat mengalami pemangkasan subsidi PSO sebesar Rp336 miliar dari usulan awal Rp3,9 triliun. Meski begitu, layanan tetap berjalan normal dan armada terus bertambah. Pada 2024, rasio subsidi per penumpang bisa ditekan menjadi Rp9.831 dengan jumlah armada mencapai 4.388 unit dan 235 rute yang menjangkau seluruh Jakarta. Pendapatan non-tiket juga melonjak hingga Rp218,4 miliar atau naik 3,5 kali lipat dibanding dua tahun sebelumnya.

Menurut Ade, kondisi ini membuktikan efisiensi anggaran bisa dilakukan tanpa mengorbankan kualitas layanan. DPRD pun akan terus mengawasi agar pemangkasan anggaran tidak mengurangi kenyamanan masyarakat.

Ia juga mengajak warga Jakarta lebih aktif menggunakan transportasi publik sebagai bentuk dukungan terhadap subsidi pemerintah. Dengan tantangan fiskal yang ada, DPRD berkomitmen mendorong Pemprov DKI menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan publik.

“Jakarta harus tetap menjadi kota dengan sistem transportasi publik terbaik di Indonesia. Pemangkasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat,” tegas Ade.

Sebelumnya, Gubernur DKI Pramono Anung Wibowo mengatakan pihaknya sedang mengkaji subsidi transportasi umum untuk menyesuaikan anggaran akibat pemotongan Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat. Namun, ia menegaskan tarif transportasi publik belum tentu naik. “Yang jelas, tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” ujarnya.

Bagikan

Mungkin Kamu Suka