PBB (KABARIN) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dikabarkan bakal memangkas jumlah pasukan penjaga perdamaian hingga 25 persen karena kekurangan dana. Langkah ini terpaksa diambil setelah banyak negara anggota belum melunasi kewajiban pembayaran mereka.
Salah satu pejabat tinggi PBB yang enggan disebut namanya mengungkapkan bahwa pemangkasan itu tak hanya berdampak pada pasukan dan polisi penjaga perdamaian, tetapi juga pada staf sipil serta peralatan yang mereka gunakan.
“Secara keseluruhan kami harus memulangkan sekitar, atau mengurangi sekitar 25 persen dari total pasukan dan polisi penjaga perdamaian kami, beserta peralatan mereka, dan sejumlah besar staf sipil di misi PBB juga akan berpengaruh,” ujarnya.
Dari perkiraan awal, pemotongan anggaran ini bisa berdampak pada sekitar 13 ribu hingga 14 ribu personel penjaga perdamaian di berbagai misi dunia. Kondisi ini disebut sebagai efek langsung dari keterlambatan dan ketidaklengkapan pembayaran iuran tahunan oleh negara-negara anggota.
Situasi makin rumit setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam rancangan anggaran 2026 mengusulkan penghentian penuh dana untuk operasi penjaga perdamaian PBB. Trump menilai program tersebut tidak efektif dan terlalu membebani keuangan AS. Ia juga berencana menangguhkan sebagian besar kontribusi ke berbagai lembaga PBB seperti WHO, UNESCO, serta anggaran rutinnya.
Keputusan ini jelas membuat masa depan banyak misi perdamaian PBB di berbagai negara berada di ujung tanduk, sementara ribuan personel mungkin harus kembali ke negara masing-masing lebih cepat dari jadwal.
