Jakarta (KABARIN) - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan bahwa pemerintah memiliki pertimbangan tersendiri soal apakah suatu bencana di Sumatera layak ditetapkan sebagai bencana nasional atau tidak.
Menurutnya, kondisi pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, maupun Aceh kini mulai tertangani dengan baik berdasarkan laporan dari para bupati.
"Pemerintah punya kalkulasi tentang apakah bencana ini mau ditingkatkan menjadi status bencana nasional atau tidak," ujar Muzani di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Muzani menjelaskan beberapa akses antardesa, antarkecamatan, hingga antarkabupaten sempat terputus akibat bencana hidrometeorologis. Namun perlahan, jalur-jalur yang terputus mulai bisa dilalui kembali.
Dia menambahkan polisi, tentara, petugas BNPB, dan relawan terus bekerja keras di lapangan untuk memulihkan kondisi wilayah terdampak.
Yang menurutnya paling mengesankan adalah partisipasi masyarakat yang memberikan bantuan, empati, dan dukungan bagi daerah terdampak.
"Partisipasi masyarakat yang dilakukan untuk memberi empati, simpati, support, dukungan juga luar biasa di tiga provinsi itu. Tentu ini adalah sebuah modal bagi kita," katanya.
Muzani menilai pemerintah belum menetapkan status bencana nasional karena kondisi di lokasi sudah mulai membaik dengan masuknya pasokan listrik dan BBM. Meski begitu, ia mengakui masih ada beberapa kekurangan yang harus diatasi.
Sebelumnya, BNPB melaporkan korban meninggal akibat banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera mencapai 770 orang. Update jumlah korban disampaikan Kapusdatin BNPB Abdul Muhari secara daring pada Rabu (3/12).
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2025