Penyaluran KUR perumahan capai Rp3,5 triliun hingga 16 Desember

Jakarta (KABARIN) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk sektor perumahan atau dikenal juga sebagai kredit program perumahan (KPP) sudah menyentuh angka Rp3,5 triliun hingga 16 Desember.

"Per 16 Desember KUR perumahan secara keseluruhan itu di Rp3,5 triliun. Untuk dari sisi suplai ada 892 debitur, sedangkan dari sisi permintaan (demand) ada 3.810 debitur," ungkap Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis.

Sri menambahkan, mayoritas debitur KPP berada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan DKI Jakarta.

KPP sendiri merupakan bentuk pembiayaan baik modal kerja maupun investasi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, baik individu maupun badan usaha, untuk mendukung program prioritas di bidang perumahan.

Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan antara lain pengembang perumahan, kontraktor, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan. Dana ini bisa dipakai untuk pembelian tanah, bahan bangunan, atau pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan rumah atau perumahan.

Sementara dari sisi permintaan, KPP bisa dimanfaatkan oleh UMKM atau individu yang ingin membeli, membangun, atau merenovasi rumah sebagai tempat usaha.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan KPP menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah Presiden Prabowo dalam mendukung sektor perumahan.

Pelaksanaan KPP mengacu pada Permenko Perekonomian No 13 Tahun 2025 dan Permen PKP No 13 Tahun 2025.