Denmark Tegaskan Greenland Tidak Dijual ke AS

Moskow (KABARIN) - Denmark dan Greenland tengah berusaha meyakinkan anggota parlemen Amerika Serikat bahwa Greenland tidak dijual dan Kopenhagen tidak punya niat melepas wilayah tersebut.

Pada Kamis (8/1), Associated Press melaporkan bahwa penasihat Presiden AS Donald Trump mengadakan pertemuan dengan perwakilan Denmark dan Greenland di Gedung Putih. Pertemuan itu digelar menyusul pernyataan AS mengenai kemungkinan mengambil alih kendali atas Greenland.

Politico mengutip diplomat Uni Eropa yang mengatakan sebagian besar diplomasi dilakukan secara tertutup. Duta Besar Denmark untuk AS, Jesper Moller Sorensen, bersama perwakilan Greenland di Washington, Jacob Isbosethsen, terlibat diskusi intens dengan anggota parlemen di Capitol Hill untuk menegaskan bahwa Greenland tidak ingin dibeli dan Denmark tidak tertarik menjualnya.

Pejabat Denmark dijadwalkan memberikan pembaruan resmi terkait isu ini dalam pertemuan para duta besar Uni Eropa pada Jumat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menyatakan akan bertemu otoritas Denmark pekan depan untuk membahas situasi Greenland.

Trump sebelumnya berulang kali menyebut Greenland penting bagi keamanan nasional dan pertahanan dunia bebas dari pengaruh China dan Rusia. Menanggapi hal ini, mantan Perdana Menteri Greenland Mute Egede menegaskan bahwa pulau itu tidak untuk dijual.

Sebelumnya pada 3 Januari, Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa AS “sangat membutuhkan” Greenland karena pulau itu “dikelilingi oleh kapal Rusia dan China.” Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen kemudian mendesak Trump menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland.

Pada 4 Januari, Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, mengunggah peta Greenland berwarna bendera AS di platform X dengan keterangan “SEGERA.” Menanggapi unggahan tersebut, Sorensen meminta penghormatan terhadap keutuhan wilayah Denmark, sementara pejabat Greenland menyebutnya tidak menghormati kedaulatan pulau itu.

Greenland pernah menjadi koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi pada 2009 dengan kewenangan untuk mengatur diri sendiri dan menentukan kebijakan domestik.