DPR Dorong BGN Buka Layanan Aduan Digital soal MBG

Jakarta (KABARIN) - Komisi IX DPR RI mendorong Badan Gizi Nasional untuk menyediakan saluran pengaduan masyarakat berbasis online yang bisa diakses secara real time demi meningkatkan keterbukaan dan mutu program Makanan Bergizi Gratis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menilai kanal aduan ini penting agar masyarakat punya ruang menyampaikan temuan langsung di lapangan. Aksesnya diharapkan terbuka lewat situs web maupun aplikasi ponsel supaya laporan soal distribusi dan kualitas makanan MBG bisa cepat ditindaklanjuti.

“Saat ini kami masih menerima banyak laporan dari masyarakat tentang makanan MBG yang tidak layak saji, baik karena kandungan gizinya yang tidak seimbang maupun karena kondisi makanan yang telah rusak, busuk, atau kadaluwarsa,” kata Charles di Jakarta Jumat.

Ia menyebut laporan yang masuk ke DPR juga menyoroti penggunaan makanan ultra processed food secara berlebihan. Contohnya sosis, nugget, hingga produk kemasan tinggi gula yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan utama MBG untuk memperbaiki asupan gizi anak.

"Di samping itu, banyak pula aduan soal porsi makanan yang tidak manusiawi, seperti tempe sebesar ujung jempol, ikan berukuran sangat kecil, hingga buah hanya berjumlah tiga butir," katanya.

Dengan sistem aduan yang terintegrasi Charles berharap masyarakat bisa langsung mengirim keluhan disertai foto dan penjelasan. Cara ini dinilai akan mempercepat proses penanganan sekaligus memperkuat peran publik dalam mengawasi jalannya program MBG.

"Dengan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk program digitalisasi saya rasa bukan hal yang sulit bagi BGN untuk mengadakan fasilitas ini," kata dia.

Menurut Charles keberhasilan MBG seharusnya tidak sekadar dilihat dari banyaknya penerima manfaat. Yang lebih penting adalah dampak nyata terhadap peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat.

"Kanal pengaduan ini akan menjadi mekanisme korektif yang memaksa penyedia makanan (SPPG) untuk terus memperbaiki kualitas produk yang diberikan kepada anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” katanya.