Jakarta (KABARIN) - Kementerian Kesehatan terus memperkuat kampanye edukasi publik guna menghadapi maraknya informasi keliru soal imunisasi campak. Langkah ini dilakukan bersamaan dengan program Outbreak Response Immunization dan Imunisasi Kejar Serentak untuk meningkatkan cakupan vaksinasi di berbagai daerah.
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menjelaskan masih adanya penolakan imunisasi yang dipicu oleh kabar tidak benar yang beredar luas, terutama di media sosial. Dampaknya terlihat pada turunnya cakupan imunisasi yang berujung pada meningkatnya kasus campak.
"Pada tahun 2025 Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dilaporkan terjadi di 87 kabupaten/kota. Sedangkan pada tahun 2026 terjadi KLB di 24 kabupaten/kota. Terdapat 10 kabupaten/kota yang mengalami KLB campak selama dua tahun berturut-turut, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Padang, Kabupaten Garut, Kabupaten Sleman, Kabupaten Jember, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tojo Una-Una, dan Kota Makassar," katanya.
Data Kemenkes mencatat pada 2025 terdapat 63.769 suspek campak dengan 67 kematian. Sementara pada 2026 jumlahnya menurun menjadi 8.810 suspek dengan 5 kematian.
Aji mengingatkan campak termasuk penyakit yang sangat mudah menular. Jika tidak cepat ditangani, penyakit ini bisa menimbulkan komplikasi serius hingga berujung fatal. Karena itu, deteksi dini dan rujukan cepat ke fasilitas kesehatan menjadi kunci.
Menurutnya, tingkat imunisasi yang tinggi dan merata di seluruh daerah menjadi cara paling efektif untuk memutus rantai penyebaran. Selain itu, peran orang tua sangat penting untuk segera membawa anak ke layanan kesehatan saat muncul gejala seperti demam dan ruam.
Untuk menekan lonjakan kasus, Kemenkes menjalankan dua strategi utama yaitu ORI di wilayah yang mengalami KLB pada 2026 serta Catch Up Campaign di daerah yang pernah terdampak pada 2025 atau menunjukkan peningkatan kasus. Program ini dijadwalkan berlangsung pada Maret 2026.
"Saat ini telah dibuat konten-konten mengenai manfaat imunisasi terutama imunisasi campak di platform Kementerian Kesehatan. Saat ini juga telah dilakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan untuk dapat mendukung pelaksanaan imunisasi terutama imunisasi campak. Kementerian Kesehatan juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain seperti Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kegiatan ini," katanya.
Aji juga mengajak masyarakat untuk aktif mencegah penyebaran campak dengan melaporkan dan memeriksakan anak yang mengalami gejala, serta memastikan mereka mendapatkan imunisasi di posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat.
"Kami mengimbau agar masyarakat tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya, terutama terkait berita-berita yang menentang imunisasi. Pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber resmi seperti Dinas Kesehatan setempat dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," kata Aji.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026