Elektrifikasi Indonesia Tercatat Mencapai 99,83 Persen

beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta

Jakarta (KABARIN) - Akses listrik di Indonesia terus menunjukkan perkembangan positif. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rasio elektrifikasi nasional telah mencapai 99,832 persen pada triwulan I 2026. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 yang berada di level 99,831 persen.

Meski kenaikannya terlihat tipis, capaian ini menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat Indonesia yang kini telah menikmati akses listrik, termasuk di wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau.

“Berdasarkan data pada triwulan I tahun 2026, rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,83 persen, meningkat signifikan dibanding 91,16 persen pada tahun 2016,” ujar Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Menurut Tri, pencapaian tersebut menjadi bukti bahwa pemerataan akses listrik di Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik. Saat ini, mayoritas provinsi di Indonesia sudah memiliki rasio elektrifikasi di atas 95 persen.

“Bahkan, beberapa provinsi telah mencapai 100 persen, yaitu di Bali dan di Jakarta,” kata Tri.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh desa di Indonesia bisa menikmati akses listrik dalam empat tahun ke depan. Target tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri.

Salah satu program utama yang menjadi andalan pemerintah adalah Program Listrik Desa (Lisdes), yang dirancang untuk menjangkau wilayah-wilayah yang masih belum teraliri listrik.

Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masing-masing daerah.

Strategi pertama adalah perluasan jaringan listrik atau grid extension untuk desa-desa yang lokasinya masih dekat dengan jaringan distribusi PLN yang sudah ada.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan sistem mini grid bagi daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan utama listrik, namun memiliki permukiman yang cukup terkonsentrasi.

“Lalu ada PLTS individual dan baterai, terakhir ada bantuan pasang baru listrik (BPBL),” ucap Tri Winarno.

Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sendiri menyasar rumah tangga miskin yang belum memiliki sambungan listrik, meskipun di sekitar tempat tinggal mereka sudah tersedia jaringan tegangan rendah milik PLN.

Program ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi sekaligus membantu masyarakat memperoleh akses energi yang lebih terjangkau.

“Roadmap (peta jalan) untuk program Lisdes dan BPBL pada tahun 2025–2029 disusun sebagai peta jalan nasional untuk menuntaskan pemerataan akses listrik secara berkelanjutan,” kata Tri.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan kesiapan perusahaan untuk menjalankan seluruh penugasan yang diberikan pemerintah dalam sektor ketenagalistrikan.

Menurut Darmawan, PLN memiliki peran strategis sebagai perpanjangan tangan negara dalam memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses listrik yang merata.

“Baik itu untuk Listrik Desa maupun ada penugasan tambahan yaitu (PLTS) 100 GW, kami siap menjalankan,” ujar Darmawan.

Dengan rasio elektrifikasi yang kini sudah menyentuh angka 99,83 persen, Indonesia semakin dekat menuju target elektrifikasi penuh. Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat di daerah terpencil dan terluar juga bisa menikmati layanan listrik yang andal, berkelanjutan, dan terjangkau.