Prabowo Minta Rosan Roeslani Umumkan Data Positif Investasi ke Publik

Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani untuk secara terbuka memaparkan berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia kepada publik.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat mengundang sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu malam.

Pertemuan itu dihadiri antara lain Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Seskab Teddy menjelaskan bahwa dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menerima laporan dari Rosan Roeslani terkait hasil lawatan kerjanya ke Amerika Serikat, serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Dalam laporan itu disebutkan adanya peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari meningkatnya minat serta realisasi investasi di berbagai sektor strategis nasional.

“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab Teddy.

Menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat agar publik mendapatkan gambaran yang lengkap, jelas, dan berbasis data mengenai kondisi investasi nasional.

“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” ujar Seskab Teddy.

Kebijakan ini disebut sebagai langkah pemerintah dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjaga optimisme terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah.