Presiden Setujui Anggaran Rp100,1 Triliun untuk Pemulihan Bencana Sumatera

Selain anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang diperintahkan langsung Presiden Prabowo.

Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp100,1 triliun untuk tiga tahun, yang diberikan melalui 23 kementerian/lembaga utama dan 10 kementerian/lembaga pendukung.

“Presiden sudah mengeluarkan direktif menyetujui total anggaran selama tiga tahun Rp100,1 triliun yang terbagi menjadi tiga tahapan,” kata Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera Tito Karnavian di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan anggaran tersebut terbagi menjadi tiga tahapan. Tahap pertama pada 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan pada 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Anggaran itu diberikan untuk 23 kementerian/lembaga utama seperti Kemen PU, Kemendikdasmen, Kemenag, Kemenhub, Kementan, Kementerian KKP, hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Kemudian 10 kementerian/lembaga pendukung.

Menurut Tito, sebagian besar kementerian/lembaga sudah mengajukan pencairan ke Kementerian Keuangan. Bahkan lima di antaranya telah menerima pencairan dana dan mulai menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai tugas dan fungsinya.

“Yang lainnya sedang berproses di Kementerian Keuangan. Kami meminta dukungan dari ketua tim pengarah, anggota pengarah untuk mempercepat proses dan juga menteri keuangan untuk mempercepat proses pengajuan tersebut,” ujar Tito.

Selain anggaran dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga telah menerima Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun untuk tiga provinsi yang diperintahkan langsung Presiden Prabowo.

“Nah ini Rp1,6 triliun itu adalah untuk Aceh. Kemudian untuk Sumatera Barat lebih kurang Rp2,3 triliun dan Rp6,1 triliun itu adalah untuk Sumatera Utara,” kata Tito.

Ia berharap anggaran tersebut dapat dimaksimalkan oleh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk menyelesaikan pembangunan kembali infrastuktur dan fasilitas publik yang terdampak bencana.

“Kami melakukan rapat langsung di Banda Aceh dengan gubernur-gubernur dan seluruh bupati, wali kota agar anggaran ini betul-betul segera digerakkan, dimanfaatkan, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang urgent di daerah masing-masing,” kata Tito.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan progres pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera menunjukkan capaian yang relatif baik dan 97 persen hunian sementara telah terbangun.

“Beberapa hal yang positif, termasuk juga Huntara 97 persen sudah dibangun, kemarin saya pengecekan terakhir,” ujar Tito Karnavian di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis.

Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera tersebut mengatakan progres pemulihan itu terlihat dari berbagai indikator pemulihan di sektor pemerintahan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, hingga penyediaan huntara.