Washington (KABARIN) - Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pemerintahannya akan memprioritaskan reformasi ekonomi dan membuka ruang dialog dengan masyarakat, menyusul pecahnya demonstrasi besar di Teheran akibat kondisi ekonomi yang kian memburuk.
Lewat unggahan di media sosial X pada Senin (29/12), Pezeshkian menekankan bahwa kesejahteraan rakyat menjadi fokus utamanya setiap hari. Ia menyebut pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah mendasar, khususnya dalam reformasi sistem moneter dan perbankan, demi menjaga daya beli masyarakat.
“Hajat hidup masyarakat menjadi perhatian saya setiap harinya. Kami memiliki aksi fundamental terkait agenda reformasi sistem moneter dan perbankan serta mempertahankan daya beli masyarakat,” kata Pezeshkian.
Merespons gelombang protes tersebut, Pezeshkian juga mengaku telah memerintahkan Menteri Dalam Negeri untuk membuka dialog langsung dengan perwakilan pengunjuk rasa. Menurut dia, langkah ini penting agar pemerintah bisa memahami tuntutan publik dan bertindak secara bertanggung jawab.
Ia menegaskan dialog tersebut diharapkan membuat pemerintah “dapat bertindak sekuat tenaga mengatasi permasalahan dan mengatasinya secara bertanggung jawab”.
Pernyataan Presiden Iran ini muncul setelah Iran dilanda demonstrasi terbesar dalam tiga tahun terakhir. Aksi massa terjadi di Teheran dan sejumlah kota besar lain, dipicu anjloknya nilai tukar rial ke level terendah terhadap dolar Amerika Serikat.
Situasi itu juga berdampak pada jajaran pejabat negara. Gubernur Bank Sentral Iran, Mohammad Reza Farzin, dilaporkan mengundurkan diri di tengah tekanan publik yang terus meningkat.
Kondisi ekonomi Iran memang tengah berada dalam fase sulit. Inflasi tinggi, nilai tukar rial yang terus melemah, pertumbuhan ekonomi yang stagnan, hingga derasnya arus pelarian modal menjadi masalah utama. Semua itu diperparah oleh sanksi ekonomi Amerika Serikat yang masih membelit Iran.
Di tengah tekanan tersebut, Pezeshkian berupaya menampilkan pendekatan yang lebih terbuka, dengan menempatkan reformasi ekonomi dan komunikasi dengan publik sebagai langkah awal untuk meredam gejolak dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sumber: ANAD