Jakarta (KABARIN) - PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi memastikan kepemilikan aset minyaknya di Venezuela tetap dalam kondisi aman di tengah situasi panas akibat serangan Amerika Serikat ke negara tersebut.
Melalui anak usahanya, PIEP tercatat memegang 71,09 persen saham Maurel & Prom, perusahaan migas asal Prancis yang memiliki lapangan minyak dan gas di Venezuela. Perusahaan menegaskan bahwa hingga kini tidak ada gangguan terhadap aset maupun pekerja mereka di wilayah tersebut.
“Sehubungan dengan perkembangan situasi terkini, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, hingga saat ini tidak terdapat dampak terhadap aset dan staf M&P di Venezuela,” kata Manager Relations PIEP Dhaneswari Retnowardhani dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Sebagai langkah berjaga jaga, PIEP terus menjalin komunikasi intens dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Caracas. Koordinasi ini dilakukan untuk memastikan keamanan para pekerja serta kelancaran kegiatan operasional.
PIEP sendiri selama ini aktif mengelola dan memperluas portofolio migas di berbagai negara. Langkah ini dilakukan untuk menopang pasokan energi nasional sekaligus memperkuat ketahanan energi Indonesia.
Saat ini, Pertamina tercatat memiliki aset migas yang tersebar di 11 negara. Selain Venezuela, aset tersebut berada di Aljazair, Malaysia, Irak, Prancis, Italia, Tanzania, Gabon, Nigeria, Kolombia, Angola, dan beberapa negara lainnya.
Di sisi lain, kondisi politik Venezuela kian menjadi perhatian dunia setelah Presiden Nicolas Maduro dan istrinya dilaporkan ditangkap dan dibawa ke Amerika Serikat. Serangan yang dilakukan AS ke sejumlah fasilitas sipil dan militer juga memicu ledakan besar di beberapa wilayah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut pemerintahannya akan mengambil alih kendali Venezuela untuk sementara waktu hingga proses transisi kekuasaan berlangsung. Ia juga mengumumkan rencana investasi besar dari perusahaan minyak AS guna menggenjot kembali produksi minyak di negara Amerika Selatan tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan dialog, menahan diri, serta tetap mematuhi hukum internasional, termasuk Piagam PBB dan hukum humaniter internasional.
Sumber: ANTARA
