Jakarta (KABARIN) - Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menyampaikan bahwa komite nasional dalam struktur Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza nantinya akan diisi oleh teknokrat-teknokrat Palestina.
Di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu malam, usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan menteri luar negeri dan para ahli hubungan internasional, Arif menjelaskan bahwa komite nasional itu bertugas menjalankan kegiatan BoP.
"BoP itu nanti ada badan eksekusinya, ada national committee yang diisi oleh teknokrat Palestina. Itu kesepakatannya sebenarnya. Jadi akan ada tim khusus dari orang Palestina, yang tidak tergabung dengan afiliasi politik tertentu, dan badan itu akan menjadi pelaksana dari kegiatan-kegiatan yang ada di BoP," ujar Wamenlu Arif Havas saat memberi keterangan pers.
Arif menambahkan, keterlibatan Indonesia di BoP juga hasil kesepakatan bersama dengan negara-negara mayoritas Muslim yang selama ini beberapa kali rapat membahas isu Palestina. Beberapa negara berada di Timur Tengah, tapi ada juga di luar kawasan seperti Turki, Pakistan, dan tentu Indonesia.
"Ini merupakan kerja bersama ya," kata Arif.
Terkait iuran keanggotaan yang telah ditetapkan Amerika Serikat sebagai inisiator BoP, Arif menyebut Indonesia masih melakukan konsultasi dengan negara-negara mayoritas Muslim lain. Proses pembayaran iuran ini masih panjang sehingga belum bisa dipastikan besaran, mekanisme penggunaan, ataupun jadwal pembayarannya.
"Bahasannya belum ada. Yang penting sekarang setelah ada kesepakatan, detailnya harus dibuat rambu-rambu, koordinasi negara-negara yang setuju, posisi dan mekanismenya seperti apa. Itu penting sekali," tambah Wamenlu.
Indonesia resmi menjadi anggota BoP setelah Presiden Prabowo menandatangani piagam pembentukan lembaga ini di Davos, Swiss, 22 Januari 2026.
Selain Indonesia, negara-negara lain yang ikut menandatangani piagam antara lain Hungaria, Bahrain, Maroko, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Belgia, Bulgaria, Mesir, Jordania, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Turki, UAE, dan Uzbekistan.
Sumber: ANTARA
