Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza
Jakarta (KABARIN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengiriman 8.000 tentara TNI ke Gaza dalam kerangka Board of Peace (BoP) karena belum ada kejelasan mengenai misi perdamaian tersebut.
“Karena itu, Indonesia harus berhati-hati jika memang benar-benar akan mengirimkan tentara ke Gaza,” ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim di Jakarta, Rabu.
Sudarnoto menekankan risiko besar terkait keputusan ini, baik dari sisi politik maupun moral, karena Indonesia selama ini konsisten mendukung Palestina. Ia khawatir Indonesia terjebak dalam agenda hegemoni Amerika Serikat, apalagi kerangka BoP belum jelas apakah berada di bawah mandat PBB atau menggunakan jalur seperti International Stabilization Force (ISF).
“Misi perdamaian dalam perspektif ISF sangat berbahaya. Sepanjang yang saya ketahui, ISF belum menjadi entitas resmi tunggal seperti UNIFIL (Lebanon) atau UNDOF (Golan) yang jelas di bawah mandat DK PBB. Jangan sampai terperangkap atau terjebak dengan agenda hegemonik Amerika dan Israel yaitu menundukkan Gaza/Palestina,” kata dia.
Sudarnoto menambahkan pengiriman pasukan melalui ISF biasanya dikontrol oleh negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan fokus utamanya adalah stabilisasi pascakonflik. Misi seperti ini dinilai kerap membawa agenda tersembunyi yang tidak sejalan dengan perdamaian jangka panjang, termasuk upaya mendemiliterisasi Gaza dan melucuti senjata Hamas, yang dianggap tidak adil bagi Palestina.
“Hemat saya, ISF bukan instrumen perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Padahal yang selama ini Indonesia perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina dan menghapuskan penjajahan di muka bumi ini, termasuk penjajah Israel,” ujarnya.
MUI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pengiriman tentara agar reputasi Indonesia sebagai pendukung kemerdekaan Palestina tidak tercoreng. Sudarnoto juga memperingatkan risiko konfrontasi dengan Hamas jika keputusan ini diambil tanpa pertimbangan matang.
“Jika tidak dipertimbangkan matang, maka pengiriman tentara ini berisiko tinggi karena akan berhadapan dengan Hamas. Ini tidak boleh terjadi. Reputasi dan nama baik Indonesia sebagai bangsa yang selama ini membela Palestina akan jatuh,” kata dia.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan keterlibatan Indonesia dalam BoP adalah bagian dari komitmen bangsa mendukung Palestina, termasuk membuka akses bantuan kemanusiaan dan menurunkan eskalasi konflik di Gaza.
Sumber: ANTARA
