Beijing (KABARIN) - Pemerintah China berharap gencatan senjata di Jalur Gaza dapat berjalan secara efektif termasuk dengan adanya rencana Indonesia untuk mengirim tentara pasukan keamanan ke Palestina.
"Kami berharap perjanjian gencatan senjata di Gaza dapat diimplementasikan secara efektif, gencatan senjata penuh dan langgeng dapat terwujud, krisis kemanusiaan dapat diatasi secara efektif, dan stabilitas regional dapat dipulihkan secepatnya," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menjawab pertanyaan ANTARA dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (12/2).
Sebelumnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan bahwa Indonesia tengah mempersiapkan untuk mengirim pasukan keamanan ke Gaza, Palestina, melalui International Stabilization Force (ISF). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jumlahnya sekitar 8.000 tentara TNI.
Kemlu juga menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam ISF lebih berfokus pada aspek kemanusiaan dan tidak terlibat dalam pelucutan senjata.
ISF merupakan wujud dari resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 yang diajukan Amerika Serikat. Resolusi tersebut memberi wewenang kepada negara anggota PBB dan Board of Peace (BoP) untuk membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta, serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.
Resolusi itu juga mengatur Israel akan menarik pasukannya begitu ISF mengambil kendali penuh terhadap Gaza. Kesepakatan gencatan senjata sendiri sebenarnya sudah berlangsung sejak 10 Oktober 2025 antara Israel dan Hamas meski masih kerap dilanggar.
Menurut Lin Jian, solusi dua negara adalah jalan keluar mendasar dari masalah Palestina.
"China menentang pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki. China menentang setiap upaya untuk mencaplok atau melanggar wilayah Palestina dan mengganggu landasan politik solusi dua negara," tambah Lin Jian.
Situasi saat ini di Gaza, kata Lin Jian, tetap sangat rapuh.
"Pihak-pihak terkait perlu menghentikan setiap tindakan yang dapat memperburuk atau meningkatkan ketegangan," tegas Lin Jian.
Menurut resolusi DK PBB tersebut, ISF bertugas antara lain membantu mengamankan wilayah perbatasan, menstabilkan lingkungan keamanan di Gaza dengan memastikan proses demiliterisasi di Jalur Gaza, melindungi warga sipil, serta berkoordinasi dengan negara-negara terkait untuk mengamankan koridor kemanusiaan.
ISF beroperasi di bawah panduan strategis BoP dan akan didanai melalui kontribusi sukarela dari para donor serta sumber pendanaan BoP dan pemerintah.
Indonesia sendiri ikut menjadi negara penandatangan Piagam Dewan Perdamaian sebagai landasan berdirinya BoP pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss.
Hingga saat ini negara-negara yang bergabung dalam BoP adalah Argentina, Armenia, Azerbaijan, Albania, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Kamboja, El Salvador, Mesir, Hungaria, Indonesia, Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Kuwait, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, Qatar, Arab Saudi, Türkiye, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam serta dipimpin oleh Amerika Serikat.
Sejumlah negara besar Eropa, seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, tidak ikut dalam daftar tersebut. Selain itu, anggota lain Dewan Keamanan PBB yaitu China dan Rusia juga tidak masuk.
Keterlibatan Indonesia dalam BoP, menurut Kementerian Luar Negeri berlandaskan komitmen mendukung perdamaian bagi Palestina sesuai dengan Solusi Dua Negara.
Sementara itu, sejak berkobar pada Oktober 2023, perang di Gaza telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 lainnya.
Kementerian Kesehatan Gaza mencatat sedikitnya 464 warga Palestina tewas dan hampir 1.280 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diberlakukan.
Sumber: ANTARA
