Tokyo (KABARIN) - Sanae Takaichi resmi kembali menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang setelah terpilih dalam sidang parlemen pada Rabu (18/2). Kemenangan ini mengikuti hasil gemilang Partai Demokrat Liberal (LDP) dalam pemilu Majelis Rendah pada 8 Februari lalu.
Sesuai konstitusi Jepang, kabinet Takaichi mengundurkan diri secara massal sebelum sesi reguler parlemen dimulai. Namun, ia dijadwalkan langsung membentuk kabinet baru pada hari yang sama — tanpa perubahan besar — demi menjaga kesinambungan pemerintahan.
Di Majelis Rendah, Takaichi meraih 354 suara dari koalisi berkuasa. Sementara di Majelis Tinggi, ia menang dalam putaran kedua dengan 125 suara, mengalahkan Junya Ogawa yang memperoleh 65 suara.
Kabinet Stabil, Agenda Berani
Semua menteri utama tetap bertahan, termasuk Menteri Luar Negeri Toshimitsu Motegi, Menteri Keuangan Satsuki Katayama, dan Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi. Stabilitas ini menandakan arah kebijakan yang relatif konsisten dalam periode kedua kepemimpinannya.
Namun stabil bukan berarti tanpa gebrakan.
Takaichi dijadwalkan memaparkan kebijakan fiskal yang ia sebut “agresif tapi terukur.” Salah satu rencana besarnya adalah penghapusan sementara pajak konsumsi untuk bahan makanan selama dua tahun.
Saat ini, Jepang menerapkan pajak pangan sebesar 8 persen. Ia akan meminta dewan nasional lintas partai untuk memberikan kesimpulan sementara sebelum musim panas mengenai rencana pembekuan pajak tersebut.
Ambisi Revisi Konstitusi
Di luar isu fiskal, langkah yang lebih besar — dan berpotensi kontroversial — adalah dorongan Takaichi untuk merevisi Pasal 9 Konstitusi Jepang.
Pasal 9 selama ini dikenal sebagai simbol identitas pasifis Jepang pasca-Perang Dunia II, yang melarang penggunaan kekuatan militer untuk menyerang negara lain. Takaichi ingin mengubah pendekatan tersebut agar Jepang memiliki kemampuan pertahanan yang lebih kuat.
Namun jalan menuju amandemen tidak mudah. Revisi konstitusi memerlukan dukungan dua pertiga anggota di kedua majelis parlemen sebelum dapat diajukan ke referendum nasional.
Dengan LDP meraih 316 dari 465 kursi Majelis Rendah — supermayoritas yang belum pernah dicapai sejak Perang Dunia II — peluang politiknya terbuka lebih lebar.
Di tengah agenda domestik, Takaichi juga harus berhati-hati mengelola hubungan dengan China.
Pernyataannya pada November 2025 mengenai kemungkinan Jepang bertindak jika Taiwan diserang memicu perhatian regional. Isu keamanan di Asia Timur diperkirakan akan menjadi salah satu ujian diplomasi terbesarnya dalam masa jabatan ini.
Kembalinya Takaichi menandai momen penting bagi Jepang: stabilitas politik yang kuat, ruang reformasi fiskal, dan peluang perubahan konstitusional yang bersejarah.
Kini, dunia menanti bagaimana Jepang akan menyeimbangkan identitas damainya dengan tuntutan keamanan regional yang semakin kompleks.
Sumber: KYO
