Tapteng, Sumatera Utara (KABARIN) - Warga Kelurahan Hutanabolon di Kabupaten Tapanuli Tengah memilih bergerak cepat dengan membangun hunian sementara secara mandiri usai menerima dana tunggu hunian dari pemerintah. Langkah ini diambil karena dinilai lebih praktis dan sesuai kebutuhan mereka setelah bencana.
Erina Siregar, salah satu warga Hutanabolon, mengatakan uang bantuan dari pemerintah langsung dimanfaatkan untuk mendirikan tempat tinggal sementara.
“Setelah dana dari pemerintah cair (DTH), kami langsung membelanjakan untuk membangun hunian sementara,” katanya saat ditemui di Tapanuli Tengah, Senin.
Ia menjelaskan, pilihan membangun sendiri diambil karena lokasinya lebih dekat dengan sekolah anak dan lingkungan tempat tinggal mereka yang masih dalam tahap pemulihan.
Menurut Erina, pemerintah memang memberikan DTH sebesar Rp600 ribu per kepala keluarga untuk satu bulan yang bisa dipakai mengontrak rumah, tetapi rumah sewa di sekitar lokasi bencana sudah sulit ditemukan.
“Kami membangun hunian sementara ini karena dekat dengan sekolah anak dan juga lingkungan tempat tinggal,” ujar Erina.
Namun, ia mengakui bantuan tersebut belum mencukupi untuk membangun huntara yang layak. Akibatnya, ia harus menambah dana dari tabungan pribadi demi menyelesaikan bangunan sederhana berukuran 3x4 meter persegi.
“Huntara ini sudah kami bangun dua hari, dan sampai saat ini belum selesai. Kami kekurangan dana untuk menyelesaikan bangunan ini,” ungkap Erina.
Hal serupa juga dilakukan Haposan Silaban. Ia bersama keluarganya memilih membangun hunian sementara secara mandiri di area yang dinilai masih aman dan dekat dengan lokasi bencana. Huntara itu didirikan di lahan milik warga agar biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar.
Keputusan itu diambil karena kondisi ekonomi warga belum sepenuhnya pulih pasca banjir bandang, sementara pemasukan keluarga juga belum stabil.
Sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan bantuan bagi korban bencana yang rumahnya mengalami kerusakan berat.
“Pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hunian masyarakat. Jadi, bagi bapak/ibu yang rumahnya rusak berat, bantuannya Rp60 juta,” kata Bobby pada 19 Februari 2026.
Sumber: ANTARA