Kabupaten Bogor (KABARIN) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp12 miliar per tahun untuk penerapan skema Buy The Service (BTS) bus listrik pada trayek Bojonggede–Sentul.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto di Cibinong, Selasa, mengatakan estimasi tersebut dihitung berdasarkan jarak tempuh armada, jumlah ritase harian, serta biaya operasional per kilometer.
“Untuk sementara kita hitung bus listrik itu sekitar Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilometer. Kalau sehari bisa 300 kilometer, tinggal dikalikan saja,” ujar Bayu.
Ia menjelaskan, trayek Bojonggede–Sentul memiliki panjang sekitar 50 kilometer. Dengan asumsi satu armada menempuh enam rit per hari, total jarak tempuh mencapai sekitar 300 kilometer per hari.
Dengan skema tersebut, biaya operasional dihitung dari tarif per kilometer dikalikan total jarak tempuh harian dan jumlah hari operasi dalam satu bulan.
Dishub Kabupaten Bogor juga mengestimasi kebutuhan sembilan unit bus untuk melayani koridor tersebut, sehingga total anggaran tahunan diproyeksikan mencapai sekitar Rp12 miliar.
Bayu menuturkan, skema BTS memiliki keunggulan karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan belanja modal awal untuk pengadaan armada maupun biaya operasional lainnya seperti pengemudi.
“Keuntungannya kita tidak perlu beli bus, tidak perlu menggaji pengemudi. Tinggal bayar layanan saja,” katanya.
Ia menambahkan, perhitungan tersebut masih menggunakan asumsi layanan gratis bagi masyarakat, sehingga seluruh biaya ditanggung pemerintah melalui subsidi.
Namun, jika ke depan diterapkan tarif berbayar, sebagian biaya operasional dapat tertutupi dari pendapatan layanan.
“Kalau satu bus bisa menghasilkan Rp100 juta per bulan, berarti setahun Rp1,2 miliar. Kalau sembilan bus, bisa sekitar Rp9 miliar. Itu bisa mengurangi beban subsidi,” ujar Bayu.
Sebelumnya, Pemkab Bogor melalui Dinas Perhubungan tengah menguji coba trayek Bojonggede–Sentul sebagai langkah awal untuk mengkaji penerapan skema BTS pada angkutan massal.
Uji coba tersebut dilakukan untuk melihat respons masyarakat, efektivitas layanan, serta potensi integrasi dengan simpul transportasi yang sudah ada di koridor tersebut.
Selain itu, Dishub juga mempertimbangkan agar pengembangan trayek baru tidak berbenturan dengan angkutan yang telah beroperasi, seperti angkutan kota.
“Makanya kita uji coba dulu, supaya tidak terlalu banyak bersinggungan dengan trayek angkot yang sudah berjalan,” kata Bayu.
Menurut dia, pengembangan angkutan massal melalui skema BTS diharapkan dapat mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum yang lebih terintegrasi dan tertata.
Sumber: ANTARA
