Jakarta (KABARIN) - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan sebanyak 11.014 keluarga penerima manfaat dinilai tidak lagi layak menerima bantuan sosial berdasarkan pemutakhiran terbaru Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2026.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut temuan tersebut merupakan bagian dari pembaruan DTSEN volume kedua tahun ini yang mencakup data keluarga dan individu.
"Sebanyak 11.014 KPM tergolong sebagai inclusion error, yakni penerima bantuan sosial yang berada pada desil 5 ke atas atau di luar kelompok sasaran utama," ujarnya usai pertemuan di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin.
Jumlah tersebut setara sekitar 0,06 persen dari total penerima bansos pada triwulan pertama yang mencapai 18,15 juta keluarga.
Dalam pemutakhiran ini, BPS juga mencatat adanya peningkatan jumlah data. Pada tingkat keluarga, jumlahnya naik dari 95 juta menjadi 95,3 juta keluarga. Sementara pada tingkat individu, data bertambah dari 289 juta menjadi 289,3 juta jiwa.
Amalia menjelaskan pembaruan tersebut turut memperhitungkan dinamika kependudukan, termasuk data kematian dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan serta hasil temuan lapangan, selain juga adanya kelahiran baru dan reaktivasi data kependudukan.
Hasil pemutakhiran ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Sosial sebagai dasar penyaluran bantuan sosial pada tahap berikutnya tahun ini.
Sumber: ANTARA
