Jakarta (KABARIN) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pembangunan jaringan perkeretaapian nasional ditargetkan berlangsung hingga 2045 dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1.200 triliun secara bertahap.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan baru sekaligus reaktivasi jaringan rel sepanjang sekitar 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045," kata AHY usai rapat koordinasi di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.
Program tersebut menjadi bagian dari rencana jangka panjang menuju visi Indonesia 2045, yang membutuhkan perencanaan matang serta dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran tahunan berada di kisaran Rp60 hingga Rp65 triliun apabila investasi tersebut dibagi dalam periode sekitar 20 tahun.
"Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi," ujarnya.
Kebutuhan pengembangan jaringan rel di luar Pulau Jawa dinilai masih sangat besar. Di Sumatra, panjang jalur yang ada saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih membutuhkan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk mendukung konektivitas berbasis kebutuhan penduduk.
Sementara itu, Kalimantan hingga kini belum memiliki jaringan rel kereta api, dengan kebutuhan pembangunan diperkirakan mencapai 2.772 kilometer.
Adapun di Sulawesi, panjang jalur yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga masih diperlukan tambahan sekitar 3.284 kilometer untuk memperkuat konektivitas wilayah.
AHY menegaskan pembangunan jaringan kereta tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan melalui tahapan jangka menengah dan panjang, dengan prioritas program cepat (quick wins) sebagai langkah awal.
"Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya," katanya.
Beberapa proyek quick wins yang tengah dikaji antara lain pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara untuk mempercepat konektivitas wilayah strategis.
Ia menambahkan, pengembangan transportasi publik, termasuk kereta api, membutuhkan keterlibatan tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.
Selain mengandalkan APBN, pembiayaan proyek akan melibatkan APBD, skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan negara lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan sistem perkeretaapian, baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun logistik.
AHY menegaskan pemerintah akan terus mencari skema pembiayaan inovatif guna mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.
Sumber: ANTARA
