Jakarta (KABARIN) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka kemungkinan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan asosiasi pengusaha untuk mencari solusi jika kenaikan harga LPG nonsubsidi berdampak pada inflasi dan daya beli masyarakat.
Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik Chico Hakim mengatakan langkah tersebut akan diambil bila diperlukan, termasuk mendorong efisiensi energi dan diversifikasi sumber energi ke depan.
“Jika diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan asosiasi usaha untuk mencari solusi yang tepat, termasuk mendorong efisiensi energi atau diversifikasi sumber energi di masa mendatang,” kata Chico di Jakarta, Jumat.
Ia menambahkan, hingga saat ini Pemprov DKI belum menetapkan kebijakan insentif pajak bagi sektor hotel dan restoran meskipun harga LPG nonsubsidi mengalami kenaikan. Namun, pemerintah daerah terus memantau dampaknya terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
Diketahui, per 18 April 2026 harga LPG 12 kg di Jakarta naik Rp36.000 dari Rp192.000 menjadi Rp228.000 per tabung. Sementara itu, LPG 5,5 kg naik Rp17.000 dari Rp90.000 menjadi Rp107.000 per tabung.
Chico juga mengimbau pelaku usaha, mulai dari hotel hingga kafe dan restoran, agar tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying di tengah kenaikan harga tersebut. Selain itu, pelaku usaha diminta tetap mematuhi aturan penggunaan LPG subsidi.
“Kami mengimbau pelaku usaha untuk tetap patuh pada aturan penggunaan LPG subsidi dan tidak melakukan panic buying. Masyarakat dan pelaku usaha juga diharapkan bijak dalam penggunaan energi,” ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Elisabeth Ratu Rante Allo memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas untuk menjaga ketersediaan stok LPG.
“Berdasarkan pantauan di lapangan, stok LPG 5,5 kg dan 12 kg saat ini stabil, baik di tingkat agen maupun pangkalan. Distribusi berjalan normal ke seluruh depo dan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu,” kata Ratu.
Sumber: ANTARA
